JabarGo.com — Putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap. Namun, eksekusi terhadap tanah dan bangunan di Jl. Bukit Dago Utara II No. 6A, Kota Bandung, justru lima kali tertunda.
Kini, jadwal eksekusi kembali ditetapkan pada 27 Agustus 2026. Pemohon eksekusi, Hafsah M. Hamid, meminta tidak ada lagi alasan yang membuat putusan hukum kembali tertahan.
“Kami tidak membawa massa. Kami membawa putusan. Jangan sampai putusan pengadilan kalah oleh kerumunan massa di lapangan,” tegas kuasa hukum Hafsah, Mu’adz Masyadi, S. H usai menyerahkan surat meminta perlindungan ke Polrestabes Bandung, Rabu (19/8/2026).
Perkara perdata antara Hafsah M. Hamid sebagai Pemohon Eksekusi dan MAB sebagai Termohon Eksekusi telah melewati tiga tingkat peradilan.
Pengadilan Negeri Bandung melalui Putusan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 30 Maret 2023 memerintahkan pengosongan dan penyerahan objek kepada Hafsah, termasuk pembayaran ganti rugi.
Putusan tersebut diperkuat Pengadilan Tinggi Bandung melalui Putusan Nomor 353/PDT/2023/PT Bdg tanggal 26 Juni 2023.
Upaya kasasi kemudian ditolak Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1491 K/PDT/2024 tanggal 20 Mei 2024. Artinya, perkara telah inkracht.
Pengadilan Negeri Bandung juga telah menerbitkan Penetapan Eksekusi Nomor 47/Pdt.Eks/2024/PN Bdg.
Namun, ketika masuk tahap eksekusi, masalah justru muncul.
Lima Kali Tertunda
Eksekusi pertama dijadwalkan pada 22 Mei 2025, tetapi tertunda dengan alasan keterbatasan personel pengamanan, konsentrasi massa yang mengatasnamakan warga setempat, serta pengamanan kegiatan Pawai Juara Persib Bandung.
Jadwal berikutnya pada 10 Juli 2025 kembali gagal dilaksanakan.
Sehari sebelum eksekusi, muncul informasi peningkatan eskalasi massa dan kebutuhan personel Dalmas serta Brimob.
Penundaan ketiga terjadi 18 September 2025 karena prioritas pengamanan demonstrasi buruh.
Kemudian 4 November 2025, eksekusi kembali tertunda karena agenda apel yang dihadiri Kapolri.
Terakhir, pada 10 Februari 2026, eksekusi kembali ditunda dengan alasan keamanan dan kondusivitas. Lima kali tertunda dengan alasan berbeda, tetapi hasilnya sama, putusan yang sudah inkracht belum juga terlaksana.Kondisi ini dinilai berbahaya jika dibiarkan menjadi kebiasaan.
“Kalau setiap putusan yang tidak disukai bisa dilawan dengan mengumpulkan massa, situasi dibuat tidak kondusif, lalu eksekusi ditunda, kita sedang membangun preseden yang sangat berbahaya,” ujar Mu’adz.
Menurutnya, persoalan bukan lagi soal siapa yang berhak atas objek sengketa.
“Siapa yang berhak sudah diputus oleh pengadilan. Pengadilan Negeri sudah memutus, Pengadilan Tinggi sudah memutus, Mahkamah Agung juga sudah memutus. Kami tidak meminta Kepolisian menjadi hakim. Kami hanya meminta pengamanan agar putusan dapat dilaksanakan,” tandasnya lagi.
Kalau Putusan Kalah oleh Massa, Untuk Apa Ada Pengadilan
Di tempat berbeda, yaitu di Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus, Mu’adz mempertanyakan jika kekuatan massa dapat membuat eksekusi putusan hukum tertunda.
“Kalau begitu, untuk apa masyarakat datang ke pengadilan? Untuk apa hakim memeriksa perkara bertahun-tahun? Untuk apa ada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung kalau akhirnya pelaksanaan putusan ditentukan oleh siapa yang paling banyak mengumpulkan orang di lapangan,” ucap Mu’adz di PN Bandung di hari yang sama, Rabu (19/8/2026).
Ia pun meminta informasi mengenai status perkara diluruskan. Menurutnya, masih adanya anggapan bahwa perkara tersebut belum selesai atau masih berproses merupakan informasi yang keliru.
“Perkara ini bukan perkara yang masih berjalan. Putusan telah berkekuatan hukum tetap. Jangan sampai informasi yang tidak tepat digunakan untuk membenarkan tindakan yang menghambat eksekusi,” ucapnya.
Polri Diminta jangan Berhenti pada Alasan Tidak Kondusif
Pihak Hafsah memahami bahwa keamanan menjadi tanggung jawab aparat. Namun, alasan keamanan dinilai tidak boleh menjadi alasan tanpa batas.
“Kalau ada potensi gangguan, pertanyaannya adalah apa langkah untuk mengatasinya. Jangan sampai ‘tidak kondusif’ hanya menjadi alasan untuk terus menunda,” tegasnya.
Menurut Mu’adz, keterbatasan personel juga harus dicarikan solusi.
Kurang personel adalah persoalan manajemen pengamanan yang harus dicarikan solusinya, bukan alasan agar putusan pengadilan kehilangan kepastian pelaksanaan.
Ia menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata tanggung jawab kepolisian. Pengadilan Negeri Bandung juga memiliki kepentingan memastikan putusan yang telah inkracht benar-benar bisa dijalankan.
“Kewibawaan pengadilan bukan hanya ketika hakim membacakan putusan, tetapi juga ketika putusan itu dilaksanakan,” ucapnya.
Karena itu, koordinasi antara Pengadilan Negeri Bandung, Polda Jawa Barat dan Polrestabes Bandung dinilai harus lebih serius sebelum eksekusi 27 Agustus mendatang.
27 Agustus: ‘Jangan Jadi Penundaan Keenam”
Tanggal 27 Agustus 2026 kini menjadi ujian penting. Bukan sekadar soal satu bidang tanah dan bangunan, tetapi soal sejauh mana putusan pengadilan yang sudah inkracht benar-benar memiliki kekuatan di lapangan.
“27 Agustus bukan sekadar jadwal eksekusi. Ini ujian terhadap kepastian hukum,” ucapa Mu’adz.
Mu’adz menegaskan, kliennya tidak meminta keistimewaan.
“Kami tidak meminta negara memihak kepada klien kami. Kami meminta negara berdiri di atas hukum.”
Pihaknya pun telah mengajukan Permohonan Keadilan dan Perlindungan Hukum kepada Kapolri. Permohonan itu antara lain meminta supervisi dan evaluasi atas lima kali penundaan, koordinasi aktif aparat dengan Pengadilan Negeri Bandung, kesiapan pengamanan, serta langkah hukum terhadap pihak yang terbukti menghalangi eksekusi.
“Kami tidak membawa massa. Kami membawa putusan. Kami tidak membawa tekanan. Kami membawa hukum,” ungkapnya.
Dan kini, publik menunggu satu hal, yakni apakah 27 Agustus 2026 putusan itu akhirnya benar-benar dijalankan, atau kembali tertunda untuk keenam kalinya.***
