Jabargo, — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lindungi Rakyat Indonesia (LIRA) Pasukan Adat To Manurung meminta Polres Luwu Timur meninjau kembali proses penyidikan terhadap Qadriah Ningsih Rahmadani alias Riri dalam perkara dugaan penggelapan kendaraan. LBH LIRA juga mengajukan permohonan penangguhan penyidikan dan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap kliennya tersebut.
Permohonan itu disampaikan melalui surat Nomor 0009/LBH LIRA/PATM/X/2026 tertanggal 21 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolres Luwu Timur.
Ketua Umum LBH LIRA Pasukan Adat To Manurung, Ryan Latief Lakaseng, mengatakan pihaknya telah lebih dahulu mengirimkan surat pemberitahuan ketidakhadiran dan permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan pada 20 Oktober 2026. Qadriah, kata Ryan, belum dapat memenuhi panggilan penyidik karena masih harus menjalani proses klarifikasi terkait lima laporan polisi yang sedang ditangani Polda Sulawesi Selatan.
“Kami memohon agar proses pemberian keterangan atau pemeriksaan dapat difasilitasi di Polda Sulsel demi efisiensi dan efektivitas waktu. Permohonan ini sejalan dengan pengajuan yang sebelumnya kami sampaikan kepada pihak Irwasda saat gelar perkara khusus pada 15 Oktober 2026 di Polda Sulsel,” ujar Ryan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 23 Oktober 2026.
Perkara tersebut bermula dari laporan Salman terkait dugaan penggelapan satu unit mobil Chery Tiggo 9 CSH Premium (4×4) AT. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/B/115/VII/2026/SPKT/POLRES LUWUTIMUR POLDA SULSEL tertanggal 31 Juli 2026.
Ryan menyebut objek kendaraan yang dipersoalkan juga menjadi bagian dari sengketa keperdataan antara Qadriah Ningsih Rahmadani, Salman, dan PT Rustika Global Indonesia. Menurut LBH LIRA, sengketa mengenai penguasaan, hak penggunaan, dan dasar klaim kepemilikan kendaraan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Malili pada 19 Oktober 2026 dengan nomor perkara 89/Pdt.G/2026/PN MII. Sidang pertama dijadwalkan berlangsung pada 4 November 2026.
LBH LIRA juga merujuk pada somasi yang dikirim Salman pada 19 Mei 2026 terkait klaim kepemilikan dan permintaan pengembalian kendaraan. Atas dasar itu, Ryan menilai penanganan perkara pidana perlu mempertimbangkan adanya sengketa keperdataan yang sedang berjalan. Pihaknya meminta penyidik mencermati hubungan antara persoalan kepemilikan dan penguasaan kendaraan dengan unsur dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
Sementara, dalam surat kepada Kapolres Luwu Timur, LBH LIRA menyampaikan empat permintaan. Pertama, menerima dan mencatat pemberitahuan ketidakhadiran Qadriah serta memberikan kesempatan untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan. Kedua, mengabulkan permohonan penangguhan proses penyidikan dengan mempertimbangkan sengketa keperdataan yang sedang diperiksa di PN Malili.
Ketiga, menggelar perkara khusus untuk menilai hubungan antara sengketa perdata dan pembuktian unsur dugaan penggelapan. “Terakhir, memberikan tanggapan tertulis atas permohonan tersebut,” ujarnya.
Ryan menegaskan, langkah yang ditempuh LBH LIRA bukan merupakan bentuk penolakan terhadap proses hukum. Ia menyatakan pihaknya tetap menghormati kewenangan penyidik dan berharap perkara tersebut ditangani secara objektif, cermat, dan proporsional.
Surat permohonan itu juga ditembuskan kepada sejumlah pihak, antara lain Kapolri, Kapolda Sulawesi Selatan, Divisi Propam Polri, Kabareskrim Polri, Komisi Kepolisian Nasional, dan Ketua PN Malili.
Hingga berita ini disusun, keterangan dari Polres Luwu Timur dan tanggapan Salman selaku pelapor masih diperlukan untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang.(*)
