Jabargo, — Penanganan dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen autentik yang dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan belum menemui titik akhir. Bahkan sejak laporan pertama dibuat hampir dua tahun lalu, kasus tersebut masih jalan ditempat.
Atas kondisi tersebut, Ketua Lembaga Adat Pasukan Adat To Manurung sekaligus pengurus LBH LIRA, Ryan Latief (RL) mendesak pihak kepolisian selaku penegak hukum. Desakan tersebut berupa Surat Keberatan, Permohonan Gelar Perkara Khusus, dan Perlindungan Hukum kepada Divisi Propam Polri serta Biro Wassidik Bareskrim Polri.
Permohonan tersebut berkaitan dengan dua laporan polisi, yakni LP/B/912/X/2024/SPKT/POLDA SULSEL tertanggal Oktober 2024 dan LP/B/137/II/2026/SPKT/POLDA SULSEL tertanggal 2 Februari 2026.
Berawal dari transaksi Rp6 miliar
Dalam surat keberatannya, pelapor menjelaskan perkara bermula dari transaksi jual beli dua aset properti, masing-masing SHM Nomor 25311/Bangkala dan SHM Nomor 25312/Bangkala, dengan nilai kesepakatan Rp6 miliar.
Dari nilai tersebut, terlapor berinisial CWH disebut baru membayar Rp3.900.559.000 secara bertahap. Dengan demikian, masih terdapat kewajiban pembayaran sebesar Rp2.099.441.000.
Untuk memenuhi sebagian kewajiban tersebut, CWH disebut menyerahkan cek Bank BNI senilai Rp1.155.000.000 serta berjanji membayar sisa Rp944.441.000 secara tunai paling lambat Juli 2023.
Namun, saat cek dicairkan melalui proses kliring, pembayaran tersebut ditolak karena saldo rekening tidak mencukupi. Pelapor menyatakan hal itu diperkuat dengan surat keterangan penolakan dari pihak bank.
“Akibat perbuatan terlapor, kami mengalami kerugian materiel dan imateriel yang berantai,” kata RL dalam pernyataan tertulisnya, Rabu, 19 Agustus 2026.
Persoalkan proses AJB dan balik nama
Selain dugaan penipuan terkait cek, pelapor juga mempersoalkan proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan perubahan nama kepemilikan sertifikat.
Menurut pelapor, terdapat dugaan bahwa terlapor tidak hadir di hadapan notaris saat proses AJB dilakukan. Pelapor juga mempertanyakan proses penerbitan AJB yang disebut tidak dilakukan dengan pembacaan akta sebagaimana mestinya.
Keberatan juga diarahkan pada proses balik nama sertifikat. Pelapor menyebut perubahan nama pada dua SHM tersebut terbit pada hari yang sama dengan pembuatan AJB.
Pada hari berikutnya, menurut pelapor, pihak bank mencairkan dana kepada terlapor tanpa terlebih dahulu melakukan peninjauan aset kepada pemilik rumah.
Atas rangkaian peristiwa tersebut, pelapor menduga terdapat tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 jo. Pasal 372 KUHP, serta dugaan pemalsuan surat atau keterangan autentik sebagaimana Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP.
Namun, seluruh dugaan tersebut masih menjadi bagian dari laporan dan permintaan pemeriksaan pelapor serta belum merupakan kesimpulan hukum pengadilan.
Soroti dugaan benturan kepentingan
Pelapor juga mempertanyakan independensi proses penanganan perkara karena terlapor disebut merupakan istri dari seorang anggota Polri aktif berinisial MT yang bertugas di lingkungan Polda Sulawesi Selatan.
Kondisi tersebut, menurut pelapor, menimbulkan kekhawatiran adanya benturan kepentingan dalam proses penanganan laporan.
Karena itu, pelapor meminta pengawasan internal dilakukan untuk memastikan proses penyidikan berjalan objektif dan bebas dari intervensi.
Pelapor juga meminta dugaan intervensi atau upaya menghambat proses hukum, apabila ditemukan, diperiksa melalui mekanisme etik dan pengawasan internal Polri.
Minta gelar perkara khusus
Melalui Surat Nomor 008/PATM/VIII/2026, pelapor mengajukan sejumlah permintaan kepada Kapolri, Kadiv Propam Polri, dan Kapolda Sulsel.
Pertama, meminta digelar Gelar Perkara Khusus terhadap LP/B/912/X/2024/SPKT/POLDA SULSEL dengan melibatkan pelapor, kuasa hukum, pengawas internal serta penyidik terkait.
Kedua, meminta penyidik memberikan kepastian mengenai status hukum perkara dan melakukan langkah penyidikan sesuai ketentuan apabila alat bukti telah dinilai mencukupi.
Ketiga, meminta Divpropam Polri atau Bidpropam Polda Sulsel memeriksa apabila terdapat dugaan pelanggaran etik, intervensi, atau tindakan lain yang berpotensi menghambat proses hukum.
Keempat, meminta penyidik memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara berkala kepada pelapor.
Pelapor berharap pengawasan dari institusi internal Polri dapat memastikan penanganan perkara berlangsung transparan, objektif, dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak.
Hingga berita ini disusun, perkembangan terbaru penanganan kedua laporan tersebut, termasuk tanggapan Ditreskrimum Polda Sulsel atas keberatan pelapor, masih perlu dikonfirmasi kepada pihak kepolisian.(*)
