Ivan Latifan Fadila Resmi Laporkan Dinkes Garut ke Ombudsman RI, Dugaan Maladministrasi Kasus Kematian Ibu-Bayi Menguat

GARUT – Eskalasi kasus kematian ibu dan bayi di Klinik Zihan Medical Center (ZMC) Cisurupan kini resmi naik ke tingkat provinsi. Ivan Latifan Fadila, penerima kuasa sekaligus Kakak Kandung dari Riva Rizal Muhammad Fauzi Suami korban Ny. Yuni Mardiati, melayangkan laporan pengaduan masyarakat ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat atas dugaan maladministrasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.

Langkah ini diambil setelah keluarga menilai hasil investigasi internal Dinkes tidak objektif, tidak independen, dan cenderung menyederhanakan persoalan hanya pada dugaan emboli air ketuban (AFE).

“Ini bukan sekadar soal diagnosis medis. Ini soal pengawasan, tata kelola, dan tanggung jawab negara terhadap keselamatan warga,” tegas Ivan, Rabu (11/2/2026).
Narasi Emboli Dipersoalkan

Sebelumnya, dalam pemberitaan media lokal, Dinkes Garut melalui Kabid Kesehatan Masyarakat dr. Tri Cahyo menyebut kasus tersebut “mirip emboli air ketuban” dan pelayanan dinilai telah sesuai SOP. Namun, pernyataan tersebut kontradiktif, dalam laporan investigasi internal yang ditandatangani oleh dirinya sendiri, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dr. Tri Cahyo, justru tercantum temuan serius:

• Tidak adanya tindakan RJP maternal agresif segera setelah pasien kolaps
• Monitor vital baru dipasang hampir satu jam setelah kondisi kritis
• Tidak ada dokumentasi penggunaan defibrillator atau obat emergensi seperti adrenalin
• Tidak adanya SOP terlatih untuk kondisi maternal near-miss
• Kegagalan sistem rujukan preventif
• Klinik menerima pasien BPJS saat masih dalam proses kredensialing

Ironisnya, meskipun temuan tersebut menunjukkan ketidaksiapan sistemik, pernyataan ke publik justru membingkai kematian sebagai kondisi yang sangat cepat dan sulit dicegah. Pernyataan tersebut sangat tidak konsisten dan menyesatkan publik.

“Kalau dalam dokumen sendiri diakui ada ketidaksiapan sistem dan kesenjangan kapasitas, lalu mengapa di ruang publik narasinya seolah-olah ini murni faktor medis yang tidak bisa dihindari?” ujar Ivan.

Dugaan Maladministrasi dan Konflik Independensi

Dalam laporan ke Ombudsman RI, Ivan menyebut sedikitnya empat dugaan maladministrasi:

1. Pengabaian kewajiban pengawasan menyeluruh terhadap fasilitas pelayanan
2. kesehatan.Investigasi yang tidak mengikuti prinsip Audit Maternal Perinatal (AMP).
3. Penyampaian informasi publik yang berpotensi menyesatkan.
4. Pelepasan tanggung jawab pengawasan dengan menyerahkan evaluasi kepada organisasi profesi.

Menurut keluarga, pernyataan pejabat Dinkes ke media disampaikan sebelum audit komprehensif selesai, bertentangan dengan hasil temuan awal Dinkes yang mereka buat sendiri dan tanpa evaluasi menyeluruh terhadap kewenangan klinik dalam menangani kegawatdaruratan obstetri.

“Ketika pejabat publik berbicara sebelum audit tuntas, itu bukan lagi sekadar komunikasi, tapi bisa membentuk opini yang menguntungkan institusi,” katanya.

Persoalan Consent dan Legalitas Dokumen

Keluarga juga mempersoalkan dokumen informed consent dan general consent.
Dalam sanggahan resmi kepada Dinkes, keluarga menyatakan:

1. Informed consent ditandatangani bukan oleh suami atau ibu pasien.
2. Penandatanganan dilakukan setelah pasien meninggal dunia.
3. General consent memuat kesalahan identitas pasien.
4. Dokumen tidak ditandatangani keluarga, tetapi terindikasi pemalsuan tandatangan oleh pihak klinik itu sendiri

Jika benar, hal ini berimplikasi serius terhadap legalitas tindakan medis dan perlindungan hak pasien.

Tekanan Politik dan Pengawasan Provinsi

Kasus ini sebelumnya telah dibahas dalam audiensi Komisi IV DPRD Garut, yang menghasilkan penghentian sementara pelayanan persalinan di ZMC. Namun keluarga menuntut penutupan menyeluruh hingga audit sistemik selesai.

Dengan masuknya laporan ke Ombudsman RI, tekanan kini tidak hanya tertuju pada klinik, tetapi juga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut sebagai pengawas.

Beberapa tembusan laporan juga dikirimkan kepada:

• Bupati Garut
• Inspektorat Daerah
• DPRD Garut
• Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

“Ini sudah bukan ranah internal kabupaten. Pengawasan harus dievaluasi di level provinsi. Jika ada pembiaran sistemik, itu harus dibuka,” ujar Ivan.

Ujian Akuntabilitas Dinkes Garut

Kasus ini menjadi ujian serius bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Di satu sisi, laporan investigasi internal mengakui ketidaksiapan sistem dan kapasitas klinik. Di sisi lain, pernyataan publik justru terkesan menenangkan dan menyederhanakan persoalan.
Publik kini menunggu langkah Ombudsman RI dan respons resmi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Karena dalam kasus kematian ibu dan bayi, yang dipertaruhkan bukan hanya satu nyawa—tetapi kredibilitas sistem kesehatan daerah.