Garut — Pernyataan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dr. Tri Cahyo (Kabid Kesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Garut di media Radar Garut 8 Feb 2026 yang menyebut proses persalinan telah sesuai standar operasional prosedur (SOP) serta mengarahkan penyebab kematian pada dugaan emboli, menuai reaksi keras dan bantahan tegas dari keluarga korban. Bantahan ini kini diperkuat oleh dokumen Laporan Investigasi Resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Garut sendiri serta fakta audiensi Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, yang menyatakan proses persalinan dari sisi teknik tidak sesuai SOP.
Dokumen Investigasi Resmi Dinkes Membuka Fakta Kritis
Laporan berjudul “Laporan Investigasi Kasus Kematian Ibu Bersalin di Klinik ZMC Kabupaten Garut” yang disusun Dinas Kesehatan Kabupaten Garut dan ditandatangani Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang diperlihatkan oleh Ivan Latifan Fadila selaku perwakilan keluarga, di dokumen tersebut mencatat serangkaian temuan krusial yang bertolak belakang dengan klaim SOP di ruang publik.
Dalam laporan tersebut, dinyatakan bahwa meskipun terdapat suspek emboli cairan ketuban, investigasi menemukan ketidaksiapan Klinik ZMC dalam tatalaksana gawat darurat maternal, yang berkontribusi langsung pada kematian ibu dan janin.
Temuan penting antara lain:
- Keterlambatan pengenalan tanda bahaya dan titik rujukan yang terlambat;
- Resusitasi awal tidak agresif dan tidak terstruktur, termasuk tidak terdokumentasikannya RJP maternal yang memadai;
- Keterbatasan alat gawat darurat, seperti ketiadaan atau keterlambatan penggunaan monitor, tidak jelasnya ketersediaan BVM, dan tidak adanya dokumentasi crash cart;
- Ketiadaan SOP terlatih untuk kondisi henti jantung maternal atau maternal near-miss;
- Sistem rujukan preventif yang gagal, karena pasien sudah kolaps saat rujukan dipertimbangkan;
- Tidak adanya skrining risiko tinggi dan informed consent khusus terkait keterbatasan fasilitas;
- Fakta bahwa Klinik ZMC telah menerima pasien BPJS persalinan meski masih dalam proses kredensialing.
Laporan tersebut secara eksplisit menyimpulkan adanya kesenjangan antara kompleksitas kasus dan kapabilitas klinik, serta merekomendasikan moratorium layanan persalinan, audit alat dan obat emergensi, penyusunan SOP Code Blue maternal, dan supervisi ketat oleh Dinas Kesehatan.
Fakta Audiensi DPRD: Teknik Persalinan Tidak Sesuai SOP
Bantahan keluarga semakin menguat setelah audiensi pertama Komisi IV DPRD Kabupaten Garut pada 25 Januari 2026. Dalam forum resmi tersebut, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Garut menyampaikan bahwa proses persalinan dari sisi teknik tidak sesuai SOP. Pernyataan ini sejalan dengan temuan investigasi awal yang dipaparkan.
Hasil audiensi juga mencatat pengakuan pihak klinik adanya kekhilafan, penutupan sementara layanan persalinan, serta rencana audit lanjutan oleh BPJS Kesehatan.
Keluarga: Pernyataan Kabid Kesehatan Masyarakat Menyesatkan Publik
Ivan Latifan Fadila, perwakilan keluarga sekaligus penerima kuasa dari Riva Rizal Muhammad Fauzi, suami almarhumah Yuni Burhanudin, menilai pernyataan Kabid Kesehatan Masyarakat di media mengabaikan dokumen dan fakta resmi.
Ini bukan sekadar bantahan keluarga. Dokumen investigasi Dinkes sendiri menyebut ketidaksiapan klinik, SOP kegawatdaruratan yang tidak efektif, dan kegagalan sistem rujukan. Ditambah lagi, di audiensi DPRD Ketua IBI menyatakan teknik persalinan tidak sesuai SOP. Lalu SOP versi siapa yang disampaikan ke publik?” tegas Ivan.
Ivan menambahkan bahwa narasi emboli tidak boleh digunakan untuk menutup fakta pelayanan yang dapat dicegah. Ia juga menyampaikan sedari awal sudah membuat dokumen sanggahan yang di paparkan juga di Forum DPRD Kab. Garut.
“Investigasi memang menyebut suspek emboli, tapi sekaligus menegaskan kegagalan resusitasi, alat, SOP, dan pengawasan. Menyebut emboli tanpa membuka fakta ini ke publik adalah menyesatkan,” ujarnya.
Sorotan Tajam pada Akuntabilitas Pengawasan
Keluarga menegaskan bahwa persoalan utama kini bukan lagi perdebatan medis, melainkan akuntabilitas pengawasan Dinas Kesehatan. Ketika laporan resmi Dinkes dan pernyataan organisasi profesi bertentangan dengan klaim pejabat di media, publik berhak mempertanyakan integritas penjelasan yang disampaikan.
Nyawa ibu dan bayi hilang. Yang disampaikan ke publik harus jujur dan utuh. Pernyataan yang menutup temuan resmi justru merusak kepercayaan,” kata Ivan.
Desakan Publik
Atas dasar dokumen investigasi dan fakta audiensi, keluarga mendesak:
- Audit ulang independen oleh Dinkes Provinsi/Kementerian Kesehatan;
- Pembukaan seluruh dokumen investigasi dan notulensi audiensi kepada publik;
- Evaluasi terhadap pejabat yang menyampaikan pernyataan publik tidak selaras dengan fakta resmi;
- Penegakan akuntabilitas pengawasan agar tragedi serupa tidak terulang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut belum memberikan klarifikasi atas perbedaan antara pernyataan Kabid Kesehatan Masyarakat di media dan temuan resmi dalam laporan investigasi serta audiensi DPRD.
