JabarGo.com – Tim kuasa hukum PT. EMKA Beschlagteile Pacific menggelar konferensi pers terkait beredarnya pemberitaan di media tentang <span;>polemik pengosongan rumah di Jl. Golf Island Kav. 9 Nomor 1 RDP, Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimeunyan, Kabupaten Bandung. Gelar jumpa pers itu bertempat di Bandung, Kamis (12/01/26) siang.
Dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan Tim kuasa hukum PT. EMKA Beschlagteile Pacific meny<span;>ebutkan bahwa pemberitaan di media terkait sengketa lahan tersebut didominasi berita hoax atau bohong yang memutarbalikan fakta sebenarnya.
“Tujuan kami di sini selain bersilaturahmi dengan para wartawan juga meluruskan berita tentang eksekusi lahan di <span;>Jl. Golf Island Kav. 9 Nomor 1 RDP, Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimeunyan, Kabupaten Bandung,” kata <span;>Eko Risanto.
Tuding Upaya Pengalihan Perhatian
Pihaknya pun memperkenalkan diri sebagai tim kuasa hukum <span;>PT. EMKA Beschlagteile Pacific, yang beranggotakan Tan Dede Edward, S.T., S.H., M.H dan <span;>Eko Risanto S.H., M.H., C.L.A.
Disebutkan bahwa p<span;>endapat Kuasa Hukum Bambang Lesmana dan LM tidak berdasarkan pada data juga fakta, mereka hanya sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dan memframing sebagai korban.
“Padahal yang menjadi korban sebetulnya adalah PT. EMKA Beschlagteile Pacific yang telah digelapkan uangnya, sesuai dengan Putusan Pidana No. 653/Pid.B/2024/PN Bdg tgl 24 Okt 2024, Putusan Banding No. 394/Pid/2024/PT. Bdg tgl 3 Des 2024, Putusan Kasasi No. 480 K/Pid/2025 tgl 28 Feb 2025, dan Putusan PK No. 194 PK/PID/2025 tgl 19 Sept 2025,” kata Tan Dede Edward.
Dipaparkannya, pihak BL dan LM mengatakan dasar hukum pengosongan tersebut tidak jelas tapi tidak menceritakan dasar hukum mana yang tidak jelasnya. Putusan dari tingkat pertama sampai dengan tingkat PK didalamnya jelas menjadi dasar hukum yang kuat dalam pengosongan rumah di Jl. Golf Island Kav. 79 No. 1, RDP.
Dikembalikan Kepada Korban yaitu PT EMKA
Di dalam putusan itu disebutkan bahwa Tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Jalan Golf Island Kav 79 Nomor 1 RDP, RT 03, RW 07, Desa Mekar Saluyu, Kecamatan Cimeunyan, Kabupaten Bandung, dikembalikan kepada PT. EMKA Beschlagteile Pacific.
Pahami KUHAP Pasal 46 Ayat 2
Apa arti dari putusan tersebut, paparnya lagi, maka harus melihat KUHAP pada pasal 46 ayat 2 yang isinya adalah “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”
Dasar Hukum Pengosongan Lahan
Kemudian dasar hukum pengosongan adalah Bab XIX KUHAP yaitu Pelaksanaan Putusan Pengadilan pada Pasal 270,. isinya adalah Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”
Itu berarti, Kejaksaan Negeri Bandung sudah melaksanakan perintah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dengan benar, tidak ada yang dilanggar.
“Proses Pengosongan rumah itu pun sudah memberi kesempatan kepada orang yang berada di rumah tersebut secara patut,” tandasnya.
Tak Ada Perintah Pengosongan
Sebelumnya diberitakan, salah seorang tim Kuasa Hukum BL dan LSM, <span;>Alres Ronaldy, S.H menegaskan bahwa tindakan pengosongan yang terjadi pada 12 Desember 2025 diduga tidak memiliki dasar hukum yang sah.
“Tidak ada amar putusan yang menyatakan rumah tersebut dirampas untuk negara. Tidak ada perintah pengosongan, dan tidak ada penetapan eksekusi dari pengadilan,” ujarnya.
Renaldi Manulu, S.H. memaparkan polemik kembali mencuat setelah muncul pemberitaan pada 5 Februari 2026 yang dinilai membentuk opini publik seolah-olah kliennya tidak berhak atas rumah tersebut.
Menurutnya, pemberitaan itu bersumber dari keterangan sepihak pihak PT EMKA Beschlagteile Pacific dan dinilai keliru menafsirkan amar putusan pidana.
“Frasa ‘dikembalikan’ dalam putusan bukan berarti perampasan atau pengalihan hak milik. Itu bersifat administratif terhadap barang bukti,” tegasnya.***
