Jabargo, – Lembaga Adat Pasukan Adat To Manurung Sulawesi Selatan resmi melayangkan surat terbuka bernomor 018/LA-PATM/LUTIM/2026 kepada Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto. Surat yang disertai berkas kajian ekologis ini menyoroti dua isu krusial di Kabupaten Luwu Timur.
Isu utama yang diangkat mencakup maraknya stigmatisasi terhadap petani lokal serta ancaman bencana lingkungan akibat industri nikel berbasis teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL).
Ketua Lembaga Adat Pasukan Adat To Manurung, Ryan Latief La Kaseng, mengecam keras narasi provokatif yang memojokkan petani lokal asal Masamba di Dusun Laoli sebagai masyarakat pendatang.
“Mereka adalah warga negara Indonesia yang sah dan bagian tak terpisahkan dari tatanan persaudaraan Kedatuan Luwu. Sangat tidak adil apabila rakyat kecil yang mengolah tanah secara halal justru terus mendapat tekanan,” ujar Ryan Latief dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 7 Agustus 2026.
Ia mengkritik ketimpangan perlakuan di lapangan, di mana masyarakat lokal kerap dipojokkan, sementara pelaku industri besar justru terkesan mendapat karpet merah.
“Sementara korporasi industri nikel seperti PT IHIP terkesan memperoleh keistimewaan kebijakan. Kami memohon kebijaksanaan Bapak Presiden agar memastikan perlindungan hukum yang setara bagi petani lokal,” tegasnya.
Di sisi ekologi, analisis teknis lembaga adat mengungkap ancaman masif dari operasional smelter HPAL. Setiap produksi 1 ton Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) menghasilkan 133 hingga 200 ton limbah lumpur asam yang mengandung asam sulfat (H2SO4) dan logam berat karsinogenik Kromium Heksavalen (Cr VI).
Dengan curah hujan tinggi dan kerentanan seismik di Luwu Timur, risiko kegagalan fasilitas penampungan limbah sangat tinggi. Rembesan limbah berpotensi merusak akuifer air tanah dan 16 sungai utama hingga mematikan mata pencaharian warga.
Menanggapi ancaman ini, Lembaga Adat mendesak Presiden melarang pembuangan tailing ke laut dalam serta mewajibkan metode Dry Stacking berstandar internasional. Pemerintah juga diminta mengaudit manajemen limbah korporasi, menetapkan zona penyangga sungai, serta menerapkan sistem Zero Liquid Discharge.
