JabarGo.com – Pemilihan Ketua Ikatan Wartawan Parlemen (IWP) DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2026–2028 meninggalkan drama yang sulit dilupakan. Kontestasi yang semula diprediksi selesai di bilik suara justru berujung deadlock setelah satu suara dinyatakan gugur, mengubah hasil pemungutan suara dan memaksa penentuan ketua berpindah ke tangan Tim Formatur.
Peristiwa itu bermula dalam Musyawarah Besar (Mubes) IWP yang digelar pada 22 Juli 2026 di Rooftop Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Saat penghitungan suara, Wildan P (RRI Bandung) unggul tipis dengan raihan 18 suara, sedangkan Adem Sutisna (Bandungpos.id) memperoleh 17 suara. Dari 36 anggota yang memiliki hak pilih, satu anggota memilih abstain.
Namun kemenangan tersebut tak bertahan lama. Panitia menemukan adanya cacat administrasi pada salah satu suara yang masuk untuk Wildan. Pemilih diketahui hanya menandatangani daftar hadir, tetapi tidak membubuhkan tanda tangan pada daftar pemungutan suara.
Kelalaian itu membuat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Keputusan itu mengubah segalanya. Perolehan suara yang semula 18-17 berubah menjadi 17-17. Tak ada pemenang. Pemilihan pun resmi menemui jalan buntu.
“Pendukung Wildan hanya menandatangani daftar hadir, tetapi tidak membubuhkan tanda tangan pada daftar pemungutan suara. Karena itu suaranya dinyatakan tidak sah,” jelas panitia pelaksana, A. Husein Widjaya dan Shahadat Akbar.
Sesuai amanat Mubes, penyelesaian kemudian diserahkan kepada Tim Formatur yang beranggotakan Ude Gunadi (Zonaliterasi.com) Adem Sutisna (Bandungpos.id), Wildan P, Ferry Ardiansyah (RRI Bandung), dan Shahadat Akbar (Republikan.co), serta Husein Widjaya (Faktabandungraya.com). Mereka diberi mandat mencari solusi melalui musyawarah sekaligus menetapkan kepemimpinan organisasi.
Namun, tugas tersebut ternyata tidak mudah. Hampir dua pekan pembahasan berlangsung alot. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai mufakat, tetapi tak kunjung menemukan titik temu.
Puncaknya terjadi pada rapat penentuan, Kamis (6/8/2026). Dari lima anggota Tim Formatur, hanya empat yang hadir karena Wildan P berhalangan mengikuti rapat.
Musyawarah kembali dilakukan, tetapi tetap gagal menghasilkan kesepakatan. Voting pun menjadi pilihan terakhir.
Hasilnya, Ude Gunadi memilih abstain. Adem Sutisna dan Shahadat Akbar memberikan suara setuju menetapkan Adem sebagai Ketua IWP. Sementara Ferry Ardiansyah menolak keputusan tersebut dan mengusulkan agar pemilihan dikembalikan kepada seluruh anggota melalui mekanisme one man one vote.
Dengan dukungan mayoritas anggota Tim Formatur yang hadir, Adem Sutisna dari Bandungpos.id akhirnya resmi ditetapkan sebagai Ketua IWP DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2026–2030. Keputusan itu dituangkan dalam Berita Acara Hasil Voting Tim Formatur dan diperkuat melalui keputusan resmi tentang penetapan ketua dan susunan kepengurusan baru.
“Ya, kami bekerja keras menjalankan tugas yang sangat berat ini,” ujar Shahadat Akbar usai rapat penetapan.
Berakhirnya drama pemilihan langsung disambut berbagai pihak. Ucapan selamat datang dari Ketua dan Sekretaris Jurnalis Hukum Bandung (JHB), Suyono dan Yedi Supriadi, Sekretaris DPRD Jawa Barat Dodi Sukmayana, serta sejumlah instansi lainnya.
Meski demikian, Adem menegaskan kemenangan ini bukanlah panggung untuk merayakan hasil kontestasi. Baginya, tantangan yang sesungguhnya justru baru dimulai.
“Kami akui ini bukan sebuah kebanggaan, tetapi amanah yang sangat berat. Kami ingin mengembalikan fungsi IWP sebagai organisasi yang mampu menghadirkan berita-berita terkini dan berkualitas dari lingkungan DPRD Provinsi Jawa Barat,” tegasnya.
Adem menilai, kontestasi telah selesai dan seluruh anggota harus meninggalkan perbedaan pilihan. Kepengurusan baru akan difokuskan pada pemulihan soliditas organisasi, peningkatan profesionalisme wartawan parlemen, penyusunan program kerja yang nyata, serta penguatan kemitraan dengan DPRD Jawa Barat dan seluruh pemangku kepentingan.
“Sudah tidak ada lagi kubu A atau kubu B. Yang ada sekarang adalah bagaimana IWP kembali menjadi rumah bersama, bersatu, profesional, dan menjadi corong informasi publik yang cepat, akurat, berimbang, serta dipercaya masyarakat,” tandasnya.***
