Jumat, November 13, 2026
BerandaNasionalTindak Oknum PNS "Nakal", Ahmad Hidayat : Negara Sudah Punya UU Tipikor...

Tindak Oknum PNS “Nakal”, Ahmad Hidayat : Negara Sudah Punya UU Tipikor Mengatur Gratifikasi dan Suap

Jumlah Pembaca : 37

JabarGo.com /Bandung – Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Jabar Ahmad Hidayat menegaskan, negara sudah mempunyai UU Tipikor yang mengatur gratifikasi dan suap, pidana tambahan perampasan harta benda dan pembuktian terbalik yang mana tak perlu dibuktikan terlebih dahulu pidana asal dalam hal dicurigai harta kekayaannya tak wajar (UU TPPU).

Sehingga delegator hanya menjalankan mandat LHKPN sebatas prosedur pencegahan. Temuan hanya menjadi dokumen administratif yang tindaklanjutnya diserahkan ke asal lembaga tempat penyelenggara negara tersebut berkerja.

“Jika semua hal harus dibuat aturan-aturan baru, maka kelak akan ada kekacauan karena semakin banyak produk hukum sebuah negara, semakin jauh keadilan, sebagaimana diungkap Cicero Filsuf Romawi,” tegasnya.

Baca Juga : Penyewaan Mobil Listrik Disoal, Haji Kusnadi : Mobdin Masih Pada Bagus, Kenapa Sewa ?

Ahmad menilai dari perspektif model LHKPN sebagai prosedur pencegahan, maka negara harus menghormati pengungkapan aset secara sukarela dan atas kejujurannya sebagai penyelenggara negara beritikad baik, dan tak sebatas karena perintah undang-undang.

“Kami minta presiden untuk segera mempertimbangkan hal ini, agar segera membuat keputusan menangani LHKPN yang massif ditemukan tak wajar. Apakah akan dilakukan penindakan atau ada alternatif lain,” katanya, Sabtu (18/2/23).

Baca JUga : Masih Banyak Penjualan Migor Diluar Harga HET, KPPU : Kami Akan Tindak Lanjuti

Sebelumnya, Kasus LHKPN tak wajar Rafael Alun Trisambodo (RAT) senilai Rp56,1 miliar adalah batu uji pembuka apakah Jokowi akan menyatakan perang dengan LHKPN tak wajar dan mengintruksikan penindakan secara nasional ataupun sebaliknya.

“Kami pesimis akan ada upaya penindakan secara nasional ini, jika kita mengacu pada kebijakan tax amnesti,” ujarnya.

“Tax amnesti tidak semata pengampunan nasional terhadap pajak, tetapi juga pengampunan terhadap asal usul aset yang kena pajak, dan jika konsisten dengan hal ini, maka sudah tentu banyak harta penyelenggara negara yang terkena pengampunan akibat kebijakan tax amnesti ini,” pungkasnya.(*)

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Berita Terpopuler