JabarGo.com | Bandung – Penyewaan mobil listrik untuk kendaraan dinas yang dilakukan Pemprov Jabar menuai kritik. Anggota DPRD Jabar Fraksi Golka Haji Kusnadi mengatakan pengadaan 22 unit mobil listrik itu urgensinya tidak jelas.
“Urgensinya tidak jelas, untuk apa, apakah untuk (kurangi) polusi, apakah untuk mengkonversikan BBM dengan mobil listrik,” katanya, Jumat (10/2/23).
“Tapi kalau memang karena polusi sebenarnya kurang tepat, karena masalah perkotaan adalah masalah kemacetan bukan masalah polusi. Masalah konversi juga kurang tepat, karena kemacetan tidak bisa disesuaikan dengan penyediaan energi,” sambungnya.
Baca Juga : Ridwan Kamil Berbaju Kuning, Haji Kusnadi : Kekuatan Baru Untuk Partai Golkar Pada 2024
Haji Kusnadi menyebut infrastruktur penunjang untuk mobil listrik di Jabar belum siap. Termasuk soal baterai mobil yang harus impor. Hal ini juga sejatinya harus menjadi pertimbangan.
“Karakteristik mobil listrik di Indonesia belum diketahui, kita nggak tahu andalan mobil listrik di Indonesia, apakah bisa lewati banjir, kualitas perawatannya, apalagi jalan di Indonesia dan charging-nya berbeda-beda,” ucapnya.
Tak hanya bicara soal infrastruktur, menyinggung soal program kesejahteraan untuk rakyat Jabar. Menurutnya kesejahteraan rakyat seharusnya lebih diutamakan ketimbang menggelontorkan miliaran Rupiah untuk penyewaan mobil.
“Kalau pemerintah Jawa Barat punya uang, lebih baik digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan angkutan umum,” imbuhnya.
Mobil dinas yang ada di OPD-OPD kondisinya pasti masih bagus-bagus. “Mobil dinas sudah ada, mobil dinas yang ada masih bagus, masih layak, masih bisa beroperasi,” tegasnya.
Sementara itu Pemprov Jabar buka suara soal penyewaan mobil listrik. Anggaran senilai Rp 9 miliar digelontorkan Pemprov Jabar untuk menyewa 22 unit mobil listrik.
“Sistem sewa dilakukan karena standar biaya umum (SBU) untuk mobil dinas listrik belum memiliki regulasi. Pagu anggaran untuk mobil listrik juga jauh lebih mahal dibanding membeli konvensional,”
“Sistemnya sewa karena dari sisi pagu, kendaraan listrik ini kan masih mahal. Jadi untuk sistem pagu, di SBU-nya itu belum masuk. Sebenarnya di Inpres (Instruksi Presiden No 7 Tahun 2022) itu ada beberapa arahan ke kementerian. Salah satu instruksinya ke Kementerian Keuangan untuk bisa mengatur dari sisi SBU,” pungkasnya.(*)
