Jabargo, — Perkara dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Resti Apriani memasuki babak persidangan. Resti kini berstatus terdakwa dalam perkara yang dilaporkan Putri Dakka.
Namun, perkara tersebut ternyata bukan satu-satunya persoalan hukum yang dihadapi Resti. Sedikitnya empat orang lain disebut telah menempuh jalur hukum terhadap Resti atas dugaan pencemaran nama baik dalam perkara yang berbeda.
Dalam perkara yang dilaporkan Putri Dakka, salah satu hal yang dipersoalkan adalah unggahan Resti yang mencantumkan foto dan identitas Putri Dakka disertai tulisan “DPO (Daftar Pencarian Orang)”.
Pihak kuasa hukum Resti sebelumnya memberikan penjelasan melalui media sosial bahwa penggunaan istilah tersebut tidak dimaksudkan sebagai DPO dalam pengertian formal kepolisian. Menurut penjelasan tersebut, istilah DPO digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika Putri Dakka sedang dicari oleh sejumlah orang.
Penjelasan itu kemudian dipertanyakan oleh pihak Putri Dakka. Mereka menilai istilah Daftar Pencarian Orang memiliki konteks khusus dalam proses penegakan hukum sehingga tidak semestinya digunakan begitu saja untuk menyebut seseorang yang sedang dicari oleh pihak lain.
“Kalau diakui bahwa Putri Dakka bukan DPO formal kepolisian, lalu atas dasar hukum apa kliennya dibenarkan memasang foto dan identitas Putri dengan tulisan tegas ‘DPO (Daftar Pencarian Orang)’? Sejak kapan seseorang yang dicari oleh beberapa orang otomatis dapat diberi label DPO?” ujar pihak Putri Dakka.
Pihak Putri juga meminta agar dasar penggunaan istilah tersebut dijelaskan secara terbuka.
“Kalau Putri Dakka memang DPO, tunjukkan suratnya, nomor DPO, tanggal dan instansi yang menerbitkan. Kalau tidak pernah ada, jangan istilah DPO yang sudah telanjur disematkan kepada seseorang di ruang publik kemudian diberi pengertian berbeda setelah menjadi perkara hukum,” lanjutnya.
Di luar perkara Putri Dakka, nama Resti juga muncul dalam sejumlah laporan lain. Sedikitnya empat orang berbeda disebut telah melaporkan Resti terkait dugaan pencemaran nama baik berdasarkan peristiwa dan bukti yang mereka miliki masing-masing.
Salah satu pelapor, Ryan Latief, menegaskan bahwa laporan yang dibuatnya tidak berkaitan dengan perkara Putri Dakka.
“Saya melaporkan Resti berdasarkan kejadian yang saya alami sendiri. Saya merasa nama baik saya dirugikan oleh pernyataan dan/atau unggahan mengenai saya. Saya punya kejadian dan bukti sendiri, sehingga saya memilih menempuh jalur hukum,” kata Ryan.
Menurut Ryan, adanya sejumlah laporan dari orang yang berbeda perlu dilihat sebagai perkara-perkara yang berdiri sendiri, bukan sebagai satu laporan yang dilakukan secara bersama-sama.
“Kalau hanya satu orang mungkin dianggap persoalan pribadi. Tetapi ketika beberapa orang berbeda, dengan kejadian dan bukti masing-masing, sama-sama merasa nama baiknya dirugikan hingga memilih jalur hukum, tentu ini patut menjadi perhatian,” ujarnya.
Ryan menegaskan, laporan yang dibuatnya memiliki dasar peristiwa tersendiri dan tidak didasarkan pada perkara yang sedang dihadapi Resti bersama Putri Dakka.
Ia berharap proses hukum yang sedang berjalan dapat menjadi momentum bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, terutama ketika menyangkut nama dan reputasi seseorang di ruang publik.
“Jangan sampai karena sebelumnya merasa belum mendapatkan konsekuensi hukum, seseorang kemudian menganggap biasa memberikan label atau membuat pernyataan mengenai orang lain di ruang publik,” tutup Ryan.(*)
