JabarGo.com – Sidang perkara dugaan korupsi di Lingkungan Bank BRI yang menyerat mantan Kepala Unit BRI Surapati AO memasuki babak akhir. Dalam duplik yang disampaikan di hadapan Majelis Hakim, penasihat hukum terdakwa, Zulfikran Bailusy, dengan tegas membantah seluruh replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meyakini kliennya terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Sidang kasus dugaan Korupsi dengan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2026/PN Bdg digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, yang bertempat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dengan diketuai majelis hakim Ardi, dengan anggota Richmond P.B Sitoroes dan Efendy Hutapea, Senin (8/6/2026).
Dikatakan Zulfikran, argumentasi jaksa tidak didukung oleh fakta-fakta persidangan yang kuat. Bahkan, sejumlah elemen penting dalam dakwaan justru tidak pernah berhasil dibuktikan selama proses pembuktian berlangsung.
Saksi Kunci Tak Pernah Muncul di Persidangan
Salah satu sorotan utama kuasa hukum adalah tidak dihadirkannya Anton dan Suwep, dua nama yang disebut secara eksplisit dalam konstruksi dakwaan JPU.
Dalam dakwaan, AO disebut mengarahkan Anton dan Suwep untuk membagikan kode referal sebanyak-banyaknya guna memperoleh keuntungan tertentu.
Namun hingga persidangan berakhir, kedua orang tersebut tidak pernah dihadirkan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah.
“Bagaimana mungkin tuduhan yang menjadi fondasi dakwaan dapat dibuktikan jika orang-orang yang disebut terlibat langsung justru tidak pernah dihadirkan sebagai saksi,” kata Zulfikran Bailusy usai pembacaan duplik kepada awak media.
Ditegaskan, inilah yang menjadi substansi keberatan dan disampaikan tim pembela. Menurut kuasa hukum, absennya saksi kunci tersebut membuat tuduhan jaksa kehilangan pijakan faktual yang kuat.
Dokumen Kredit Biasa Dipakai sebagai Bukti Korupsi
Tim penasihat hukum pun mempertanyakan alat bukti yang diajukan JPU. Menurut mereka, dokumen yang ditampilkan selama persidangan hanya berupa persyaratan administratif yang lazim digunakan dalam pengajuan kredit perbankan.
Dokumen tersebut antara lain berupa identitas nasabah, Surat Keterangan Usaha (SKU), dan berkas administrasi lainnya yang umum digunakan dalam proses penyaluran kredit.
“Dokumen administratif tidak serta-merta dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Bonus Referal Disebut Sah dan Sesuai SOP Bank
JPU pun menyoroti keuntungan berupa insentif atau bonus yang diterima AO melalui penggunaan kode referal. Nilainya disebut mencapai lebih dari Rp100 juta dalam satu tahun.
Menurut Zulfikran, persoalan tersebut telah dipelintir menjadi seolah-olah merupakan perbuatan melawan hukum. Ia menegaskan bahwa sistem kode referal merupakan bagian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku secara resmi di lingkungan perbankan.
Program tersebut dirancang untuk mendorong peningkatan bisnis dan pemberian bonus merupakan konsekuensi yang sah bagi pihak yang berhasil memberikan kontribusi keuntungan kepada perusahaan.
“Siapa pun yang menghasilkan keuntungan bagi bank, baik mantri maupun kepala unit, memang berhak memperoleh bonus sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Zulfikran.
Kredit Macet Bukan Tindak Pidana Korupsi
Penasihat hukum menilai akar persoalan perkara ini sesungguhnya adalah kredit bermasalah atau kredit macet yang kemudian ditarik masuk ke ranah tindak pidana korupsi.
Padahal, menurutnya, kredit macet merupakan risiko yang dikenal dalam dunia perbankan dan memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri berdasarkan aturan perbankan.
Karena itu, kuasa hukum menilai perkara ini telah mengalami perluasan tafsir yang berlebihan dengan memaksakan persoalan kredit macet menjadi perkara korupsi.
Minta Hakim Bebaskan Terdakwa dari Jeratan Hukum
Dari seluruh fakta yang terungkap selama persidangan, tim penasihat hukum menyimpulkan unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak pernah terbukti.
Atas dasar itu, kami sebagai kuasa hukum terdakwa meminta Majelis Hakim menolak seluruh tuntutan JPU dan menjatuhkan putusan bebas kepada AO.
“Fakta persidangan tidak menunjukkan adanya tindak pidana korupsi. Yang terjadi adalah persoalan kredit macet yang dipaksakan masuk ke dalam rezim hukum korupsi,” tegas Zulfikran Bailusy.
Kini, seluruh perhatian tertuju kepada Majelis Hakim yang akan menentukan apakah perkara tersebut benar memenuhi unsur korupsi sebagaimana didakwakan jaksa, atau justru menjadi contoh kasus perbankan yang ditarik terlalu jauh ke ranah pidana korupsi.
Sementara dakwaan jaksa menyebutkan terdakwa disangkakan Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, dimana terdakwa menggunakan kewenangan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.***
