JabarGo.com /Majalengka – Anggota DPRD Jabar Dapila Subang Majalengka Sumedang Reynaldy Putra menyebutkan, Indonesia seharusnya tak perlu lagi impor beras. Sebab, ada cara pasti yang membuat impor beras tak perlu lagi menjadi prioritas.
“Saya justru minta Menteri Pertanian jangan berpikir impor dan impor terus,” katanya.
“Sajikan data kepada pemerintah, sajikan data kepada Presiden. Kalau nggak punya data, undang bupatinya. Punya areal tanah sawah berapa, berapa produksinya. Dari situ bisa dihitung, cukup nggak kebutuhan pangan kita,” sambungnya.
Dijelaskan dia, bahwa laporan langsung terkait luas lahan pertanian dan produksi dari Bupati dan Walikota dinilai penting. Hal itu guna mengetahui secara pasti angka produksi padi setiap kali datang musim panen. Ditegaskannya, ketika angka produksi tidak pasti, kekisruhan pangan akan terus terjadi.
Baca Juga : Kontrak Tenaga Penyeluh Pertanian dan POPT, Pemprov jabar Golontorkan Rp. 100 Miliar
“Kalau tugas tanggung jawab menteri pertanian, tugas bagaimana memproduksi pangan hanya di angka perkiraan, ya kisruh terus. Nggak susah sebenarnya,” ucapPolitisi Golkar Jabar, Senin (20/2/23).
Sementara, ketika disinggung terkait hasil panen musim tanam pertama tahun ini, Sutrisno mengaku belum mengetahuinya secara pasti. Pasalnya, masa panen musim tanah pertama ini belum menyeluruh.
“Belum tahu (bagaimana hasil panen). Kan masih parsial panennya, tidak merata. Walaupun saya (Dapil) SMS (Subang Majalengka Sumedang), Subang kan belum panen. (Kalau) dari sisi tanaman, normal saja,” jelasnya.
Diketahui, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan untuk impor beras, saat menjelang panen raya. Kabarnya, Perum Bulog telah menyelesaikan impor beras sebanyak 500 ribu ton.(*)
