JabarGo.com /Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (DTPH) mengalokasikan anggaran Rp100 miliar terkait perpanjangan kontrak ribuan tenaga penyuluh pertanian dan petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT).
“(Anggaran) Rp100 miliar kita sediakan untuk honor mereka dan operasional, yang menandakan kita sangat serius untuk memastikan kedaulatan pangan hadir di Jawa Barat,” kata Anggota Komisi II DPRD Jabar, Edi Rusyandi, Rabu (23/2/23).
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Jabar ini juga menuturkan, alasan Pemprov Jabar harus memperpanjang kontrak para penyuluh dan POPT, yakni mengingat kinerja pertanian Jawa Barat pada 2022 yang positif di tingkat nasional.
“Jadi hal itu yang kemudian mendasari Pak Gubernur Jabar Ridwan Kamil memperpanjang kontrak dan menurut informasi tengah mengkoordinasikan para penyuluh dan POPT karena kerjanya luar biasa,” ungkapnya.
Catatan Edi Rusyandi, produktivitas beras dalam bentuk gabah kering giling Jawa Barat pada 2021 itu meningkat 4 persen mendekati 5 persen di 2022. Bahkan pada 2022, Provinsi Jawa Barat berhasil menjadi lumbung pangan ketiga secara nasional.
“Kalau tidak salah, kontribusinya sebesar 17,58 persen atau setara 9,4 ton gabah kering, dan ini menandakan Jawa Barat dengan jumlah penduduknya yang besar tapi produktivitas juga naik,” pungkasnya.(*)
