JabarGo.com – Pengadilan Negeri Tipikor Bandung saat ini sedang menggelar sidang yang menjadi sorotan publik terkait kenaikan uang tunjangan transportasi dan perumahan anggota DPRD. Kasus dugaan korupsi ini menyeret kader Partai Golkar yang juga eks Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang R Kalayubi dan Rachmawati Sekertaris dewan (Sekwan) Kota Banjar.
Saksi yang dihadirkan pada sidang kasus dugaan korupsi tunjangan uang transportasi dan perumahan anggota DPRD Kota Banjar, terdakwa eks Ketua DPRD Banjar dan Sekwan Kota Banjar, yaitu Ade Uu Sukaesih dan Herman Sutrisno, keduanya merupakan mantan Walikota Banjar, digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu 10 September 2025.
Terungkap Ada Tanda Tangan Ketua DPRD Banjar
Pada keterangan kedua saksi tersebut terungkap, bahwa saksi Ade Uu Sukaesih yang saat itu menjabat sebagai Walikota Banjar, mengaku bahwa dalam menandatangani surat usulan kenaikan uang tunjangan transportasi dan perumahan tidak ada pihak yang memberi tekanan pada dirinya. Bahkan saat jaksa penuntut umum (JPU) menandaskan apakah ada tekanan untuk menandatangani surat usulan tersebut, ia hanya memberi isyarat geleng geleng kepala.
Diakui Ade Uu Sukaesih, usulan kenaikan uang tunjangan tersebut ditandatanganinya setelah melihat semua kelengkapan itu sudah diketahuinya, termasuk Ketua DPRD, ehingga dirinya menandatangani.
“Saya lihat di situ sudah ada tanda tangan Ketua, artinya saya harus tanda tangani pula. Padahal saya sudah wanti wanti, saat itu kondisi sedang dilanda Covid-19 untuk melakukan reposisi anggaran,” kata Ade Uu Sukaesih.
Tunjangan Transortasi dan Perumahan Sudah ada, Jumlahnya tak Melambung
Hal berbeda dikatakan saksi Herman Sutrisno. Disebutkan bahwa kenaikan tunjangan uang transportasi dan perumahan anggota DPRD sudah ada sebelumnya. Hanya saja jumlah kenaikan tersebut tidak terlalu tinggi.
“Jadi tunjangan perumahan itu sudah ada sejak tahun 2005 dan PP nya pun sudah ada tahun 2004 dan kemudian dirubah sejak tahun 2006 dan dirubah lagi PP 2008,” kata Herman.
Ancaman Dakwaan kepada Kedua Terdakwa
Pada fakta persidangan yang diketuai majelis hakim Gatot Hardian Agustriono, kasus ini muncul terjadi modus rekayasa tunjangan yang dilakukan dua terdakwa Dadang dan Rachmawati. Sedianya tunjangan tersebut harus berbentuk angka pokok sesuai aturan pusat, namun dimanipulasi dengan menambahkan komponen yang tidak sah, yakni biaya listrik, air, telepon, internet, hingga PPh 21 dan appraisal.
Dari rekayasa modus itu maka Ketua DPRD Banjar menerima Rp17 juta per bulan untuk perumahan dan Rp21 juta per bulan untuk transportasi. Penerimaan rekayasa ini tak dicicipi ketua saja tapi seluruh anggota ikut merasakan kenikmatan uang haram tersebut.
Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan modus rekayasa yang dilakukan Ketua DPRD dan Sekwan Banjar telah menimbulkan kerugian uang negara selama empat tahun anggaran yakni Rp3,52 miliar. Maka kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Modus Serupa Terjadi di Garut dan Indramayu
Modus serupa pun terjadi di sejumlah wilayah hingga menimbulkan kemarahan masyarakat, yang dampaknya merusak sejumlah fasilitas umum termasuk gedung pemerintahan dan negara, seperti Gedung DPRD. Halnya yang terjadi di DPRD Indramayu dan DPRD Garut. Prosesnya kini sudah penyidikan.
Untuk DPRD Garut kasusnya diduga beredar di kalangan intern Kejari Garut tidak bocor ke publik. Namun DPRD Indramayu sudah masuk kedalam penanganan Kejati Jabar.
“Untuk kasus dugaan tipikor di Indramayu ini masih proses penyidikan,” kata Kasipenkum Kejati Jabar Sri Nurcahyawinaya beberapa waktu lalu.***
