Jabargo, — Pasukan Adat To Manurung melayangkan Laporan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) ke Mabes Polri pada Kamis, 1 Oktober 2026. Langkah tegas ini diambil menyusul lambannya penanganan kasus penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan yang dinilai membiarkan praktik ilegal hingga memicu kelangkaan dan merugikan masyarakat luas.
Surat pengaduan tersebut ditujukan langsung kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri. Selain itu, laporan ini juga ditembuskan langsung kepada Presiden Republik Indonesia serta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Ketua Umum Pasukan Adat To Manurung, Ryan Latief, mengaku prihatin atas sikap pasif Polda Sulsel dalam menghadapi maraknya penyedotan BBM bersubsidi yang diduga dialirkan ke sektor industri. Ia menilai Polda Sulsel sangat lamban merespons laporan masyarakat yang dirugikan dan menganggap sikap pembiaran ini tidak bisa ditoleransi.
“Saya mendesak agar Kapolda Sulsel segera dicopot dan dimutasi dari jabatannya karena dianggap gagal serta lalai dalam menindak tegas jaringan mafia BBM di wilayah hukumnya,” tegas Ryan, Kamis, 1 Oktober 2026.
Dalam berkas pengaduan yang diserahkan ke Bagian Pelayanan Pengaduan (Bagyanduan) Divpropam Polri, pihak pelapor turut melampirkan dokumen rekapitulasi pengeluaran serta bukti transfer rekening koran. Dokumen bertajuk laporan pengeluaran atas nama Andry tersebut mengungkap akumulasi penyedotan BBM bersubsidi yang mencapai 176 hingga 184 ton.
Ryan memaparkan, praktik ini tersebar di sejumlah titik SPBU di Sulawesi Selatan. Beberapa di antaranya meliputi SPBU Labose di Luwu Timur yang menyerap pasokan terbesar hingga 68 ton, disusul SPBU Toraja dan Toraja Utara sebanyak 53 ton dan 20 kiloliter, SPBU Sidrap sebesar 10 ton, serta SPBU Palopo dan Sengkang yang masing-masing terdata mengeluarkan 8 ton BBM bersubsidi ilegal.
Bukti krusial lain yang diserahkan adalah mutasi rekening koran milik inisial S dan A. Rekening tersebut memperlihatkan deretan transaksi pengeluaran dengan keterangan “KORD” hingga “KOR MABES”. Transaksi tersebut meliputi pengiriman dana berlabel “KOR MABES” kepada penerima bernama HB sebesar lima juta rupiah, serta adanya setoran berkala ke rekening atas nama Sukwan sepanjang periode Oktober hingga Desember 2025.
Ryan juga menilai, dugaan keterlibatan oknum pelindung ini semakin menguat setelah terduga pelaku sempat mengunggah foto bersama pejabat Polda Sulsel di media sosial dengan disertai ucapan terima kasih.
Melalui laporan tersebut, Pasukan Adat To Manurung menyampaikan empat desakan utama kepada Kadiv Propam Polri. Yakni meminta Divpropam Polri segera menurunkan tim khusus dari Biro Paminal atau Biro Wabprof untuk melakukan pemeriksaan investigatif secara independen di Sulawesi Selatan. Selain itu, mereka menuntut penelusuran lebih lanjut terhadap kepemilikan rekening penerima dana koordinasi tersebut guna membongkar tuntas oknum aparat yang melindungi mafia BBM.
Lebih lanjut, pihak pelapor juga mendesak pemberian sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi oknum aparat yang terbukti menerima aliran dana, sekaligus melimpahkan perkaranya ke Bareskrim Polri agar diproses secara pidana.
“Terakhir, kami meminta jajaran kepolisian untuk segera menangkap aktor utamanya beserta penindakan tegas terhadap SPBU nakal,” pungkas Ryan.(*)
