Jabargo, — Ketua Umum Lembaga Adat Pasukan Adat To Manurung, Ryan Latief La Kaseng, mendesak Mabes Polri dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri mengusut dugaan praktik BBM ilegal di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan.
Desakan tersebut disampaikan Ryan melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Kapolri, serta Kepala Divisi Propam Mabes Polri, tertanggal 26 September 2026.
Dalam surat tersebut, Ryan menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya perlu segera diverifikasi, mulai dari dugaan hilangnya dokumen yang disebut sebagai barang bukti, indikasi aliran dana kepada oknum aparat, hingga dugaan adanya praktik backing dan setoran rutin yang berkaitan dengan aktivitas BBM ilegal.
Ryan menyebut pengaduan terkait dugaan praktik BBM ilegal tersebut telah diterima di Makassar pada 15 September 2026. Namun, menurut dia, terdapat persoalan terkait dokumen yang sebelumnya diserahkan sebagai bagian dari bukti pengaduan.
“Kami meminta persoalan ini diperiksa secara terbuka dan objektif. Jika benar ada dokumen atau barang bukti yang hilang dalam proses penanganan perkara, tentu hal tersebut harus dipertanggungjawabkan dan ditelusuri siapa yang bertanggung jawab,” ujar Ryan dalam keterangan tertulisnya.
Selain itu, Ryan mengaku memiliki sejumlah dokumen transaksi dan bukti transfer yang menurutnya perlu ditelusuri karena terdapat indikasi aliran dana yang diduga berkaitan dengan aktivitas BBM ilegal kepada sejumlah oknum anggota kepolisian.
“Kami tidak ingin membuat kesimpulan sepihak. Kami memiliki dokumen yang menurut kami patut diperiksa. Karena itu, kami meminta aparat yang berwenang melakukan penelusuran transaksi dan memeriksa siapa saja yang tercantum dalam dokumen tersebut,” katanya.
Ryan juga menyoroti sebuah unggahan di media sosial yang, menurut keterangannya, memperlihatkan seorang yang disebut sebagai terduga pelaku berfoto bersama Wakapolda Sulawesi Selatan. Unggahan tersebut disebut disertai tulisan, “Terima kasih Jenderal atas arahannya.”
Menurut Ryan, unggahan tersebut perlu diverifikasi untuk mengetahui konteks sebenarnya dan apakah terdapat hubungan dengan aktivitas BBM ilegal yang sedang dipersoalkan.
“Kami tidak mengatakan bahwa sebuah foto otomatis membuktikan adanya keterlibatan. Tetapi kalau ada unggahan seperti itu dan berkaitan dengan orang yang sedang kami laporkan, tentu patut diperiksa dan diklarifikasi konteksnya,” ujarnya.
Ryan meminta Kapolri dan Kadiv Propam Mabes Polri membentuk atau menurunkan tim untuk memeriksa proses penanganan pengaduan tersebut di Polda Sulawesi Selatan, termasuk dugaan hilangnya dokumen, penelusuran aliran dana, serta dugaan adanya perlindungan terhadap aktivitas BBM ilegal.
“Kami meminta Propam memeriksa secara menyeluruh. Jangan hanya melihat pelaku di lapangan, tetapi juga telusuri kalau memang ada aliran dana atau pihak yang memberikan perlindungan,” tegas Ryan.
Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap dugaan praktik ilegal di sektor BBM serta kemungkinan keterlibatan oknum aparat.
“Pemberantasan mafia BBM harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Kalau memang ada oknum aparat yang terbukti terlibat, siapa pun orangnya harus diproses sesuai hukum. Tidak boleh ada yang kebal hukum,” kata Ryan.
Ryan menegaskan pihaknya siap menyerahkan dokumen transaksi, bukti transfer, maupun dokumen lain yang dimiliki kepada lembaga berwenang untuk dilakukan pemeriksaan.
“Kami menyerahkan pembuktian kepada aparat penegak hukum. Yang kami minta adalah pemeriksaan yang serius, transparan, dan tidak tebang pilih. Kalau ternyata dugaan kami tidak terbukti, tentu kami juga menghormati hasil pemeriksaan,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan terkait dugaan aliran dana, backing, maupun persoalan dokumen tersebut. Berbagai dugaan yang disampaikan dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi dan pembuktian melalui proses hukum.(*)
