JabarGo.com /Bandung – Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi.
Serta selaras sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya, terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang wilayah yang meliputi.
“Sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah, namun dalam implementasinya sering berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis, yang perlu ditangani secara sistematis,” kata Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Jabar, Ahmad Hidayat.
Dijelaskan Ahmad, Sabtu (7/1/23), yaitu mengenai alih fungsi lahan serta perkembangan kawasan permukiman, seiring pertumbuhan penduduk di Jawa Barat ternyata telah memicu perubahan tata guna lahan, dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan akan pangan, sandang dan papan.
“Hampir semua lahan yang cocok untuk pertanian di Jawa Barat sudah diolah secara intensif, hutan yang terbatas di dataran tinggi telah diperuntukkan bagi areal perlindungan daerah tangkapan air, meskipun juga telah banyak berubah menjadi wilayah pertanian dan permukiman,” jelasnya.
Di wilayah pantai, sebagai akibat tekanan penduduk, hutan bakau yang demikian luas sudah terpakai habis atau diubah untuk kepentingan-kepentingan lain, berubah menjadi persawahan, pertambakan ikan dan udang.
“Masalah aktual yang terjadi di dataran tinggi di Jawa Barat sekarang adalah perambahan hutan, termasuk ke dalam hutan lindung, perubahan besar atau konversi lahan sawah beririgasi untuk permukiman dan industri yang sebagian besar terkonsentrasi di sekitar perkotaan, telah menimbulkan berbagai masalah terhadap lingkungan perkotaan,” pungkasnya.(*)
