JabarGo.com /Bandung – Penindakan dan penertiban dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang memadati area Masjid Al Jabbar, penertiban dilakukan karena mereka berjualan di kawasan zona merah PKL.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Golkar, Ahmad Hidayat mengatakan, di satu sisi ia mengaku sangat mengapresiasi tindakan dan penertiban tersebut, namun di sisi lain, para PKL ini juga harus ditata dan ditempatkan agar dapat terus berniaga di area Masjid Al-Jabbar tersebut.
“Tindakan penertiban para PKL ini memang harus dilakukan agar estetika keindahan Masjid Al-Jabbar tetap terjaga, namun perlu juga di tata kembali para PKL tersebut, misal ditempatkan di lokasi perniagaan yang memang sudah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar,” katanya.
Baca Juga : Menkes Budi Gunadi ke Sumedang, Anggota DPRD Dapil SMS, Apresiasi
Diungkap Ahmad, hadirnya masjid raya yang megah di wilayah Gedebage Kota Bandung itu, tidak terlepas menjadi salah satu destinasi wisata warga masuarakat, baik dalam daerah jabar ataupun luar daerah, sehingga suka tidak suka akan berdampak pada menjamurnya para pedagang.
“Informasinya, hingga saat ini, jumlah PKL makin bertambah, terbilang ada sekityar kurang lebih ada 420, dan artinya memang sudah menjadi masalah yang harus dicarikan solusinya, namun jangan kemudian hanya ditertibkan saja, akan tetapi juga harus ditata, terlebih terdapat lokasi yang telah disediakan oleh Pemprov Jabar,” ungkapnya.
Dijelaskan Ahmad jumat (10/2/23), berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan PKL, masjid merupakan zona merah selain institusi pemerintah baik sipil, polisi, dan TNI, namun setelah berdiskusi diketahui menghasilkan beberapa langkah yang bisa diambil.
“Kabarnya sudah ada solusinya diantaranya menegakkan hukum yang konsisten untuk bloking aktivitas para PKL di zona merah memang harus dilakukan, mengusulkan kepada Pemprov Jabar untuk menutup permanen dengan pagar, sehingga para PKL tidak bisa berjualan di zona tersebut,” jelasnya.
Meski demikian, Pemprov Jabar telah menyediakan fasilitas lahan untuk para PKL di sebelah barat kolam yang bisa menampung 35 PKL, namun lahan tersebut akan ada skema sewa, berbeda dengan lahan PKL di sebelah barat yang tidak boleh ada pungutan karena itu merupakan fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah.
“Jika melihat persoalan ini maka, jelas harus ada tindak lanjut dari Pemprov jabar guna mengantisipasi persoalan PKL ini, karena jumlah lapak tidak sebandinhg dengan jumlah PKL hingga saat ini yang mencapai ratusan pedagang, ini harus menjadi perhatian serius, jangan kemudian malah menjadi masalah, intinya harus ada win-win solusi,” pungkasnya.(*)
