JabarGo.com /Bandung – Polemik uang sumbangan sekolah terus mencuat ke permukaan setelah banyak dikeluhkan orang tua siswa.
Komisi V DPRD Jawa Barat yang membidangi pendidikan pun membeberkan masalah pelik kenapa persoalan itu muncul dan kini dianggap membebani para orang tua.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Haji Yod Mintaraga mengatakan, dana pendidikan di Jawa Barat masih belum cukup untuk memenuhi operasional di setiap sekolah.
“Dengan jumlah total 852 sekolah negeri di bawah kewenangan Pemprov Jabar, dana pendidikan yang ada masih belum mencukupi pendidikan. Yang lebih mendasar lagi, ini ada semacam teguran bagi kita semua,” katanya.
Menurut politisi Partai Golkar Jawa Barat, Jumat (24/3/23) mengungkapkan, adanya praktek ini (sumbangan) sekolah karena faktanya ada kekurangan dana pendidikan di Jawa Barat.
“Anggaran pendidikan di Jawa Barat mencapai triliunan rupiah, dana tersebut berasal dari berbagai sumber seperti APBD Provinsi Jabar, APBN, DAK, dan DAU, namun persoalan pendidikan di Jabar masih pelik,” ungkap Haji Yod.
Berdasarkan data Disdik Jabar, total jumlah siswa untuk tingkat SMA/SMK dan SLB kurang lebih mencapai 1,9 juta jiwa. Mengutip hasil perhitungan dari Dewan Pendidikan Jabar yang menyebut biaya operasional sekolah membutuhkan anggaran setara Rp 6 juta untuk satu anak per tahunnya.
“Jika dibandingkan dengan anggaran yang ada, perhitungan jika BOPD itu hanya cukup untuk mengcover biaya Rp 2 juta bagi setiap siswa per tahunnya. Artinya, kita punya gap sekitar Rp 4 juta untuk setiap siswa per tahunnya buat anggaran BOPD,” ujarnya.
Ini yang kemudian diwujudkan melalui uang sumbangan segala macem dari pihak sekolah. Intinya, angkanya (biaya untuk sumbangan) itu pasti sekitar Rp 300 ribu atau maksimal Rp 500 ribu per siswa per bulan. Nah jadi, ini ada gap bagaimana anggaran pendidikan di Jawa Barat belum mampu memenuhi keinginan sekolah gratis ini.
“Karena kurangnya anggaran, praktek iuran dengan tajuk sumbangan sekolah lalu muncul dan dibebankan ke orang tua siswa. Kondisi ini lalu menurutnya menjadi masalah lantaran hanya menambal sulam di tengah semboyan pemerintah dalam program sekolah gratis. Sebagian ada yang dilakukan dengan cara legal, sebagian lagi malah ilegal. Itu yang banyak saya temukan,” ucapnya.
Untuk itu mendorong Pemprov Jabar untuk mengkaji ulang mengenai skema pembiayaan pendidikan sekolah berstatus negeri yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Selain memang, sekolah pun dituntut untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggarannya, termasuk disampaikan kepada orang tua.
“Jadi menurut saya, diluruskan lagi logikanya karena perlu ada semacam kajian ulang tentang pembiayaan pendidikan. Kalau untuk sekolah apalagi yang negeri, mereka tentu harus transparan. Karena bagaimanapun pemasukannya semua dari negara, jadi harus ikuti aturan negara,” pungkasnya.(***)
