Jabargo,— Pemahaman masyarakat terhadap proses pembuktian dalam perkara pidana dinilai penting agar publik tidak keliru membedakan antara alat bukti dan barang bukti. Hal itu disampaikan Ketua Pasukan Adat Tomanurung sekaligus Ketua LBH Lindungi Rakyat Indonesia Pasukan Adat Tomanurung, Ryan Latif, dalam edukasi hukum kepada masyarakat.
Ryan menjelaskan, alat bukti dan barang bukti merupakan dua konsep berbeda dalam hukum acara pidana, meski keduanya memiliki keterkaitan dalam proses persidangan.
“Dalam KUHAP, alat bukti dan barang bukti adalah dua konsep yang berbeda secara mendasar, meski dalam praktiknya di persidangan saling berkaitan erat,” ujar Ryan.
Menurutnya, alat bukti merupakan sarana yang sah untuk membantu hakim memperoleh keyakinan mengenai terjadinya tindak pidana dan keterlibatan terdakwa. Jenis alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Sementara barang bukti merujuk pada benda yang berkaitan dengan tindak pidana dan dapat dikenakan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHAP. Contohnya antara lain senjata, kendaraan hasil kejahatan, dokumen, pakaian korban, maupun benda lain yang memiliki keterkaitan dengan perkara.
Ryan menegaskan, keberadaan barang bukti semata tidak otomatis cukup untuk membuktikan kesalahan seseorang. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim dalam menjatuhkan pidana harus memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwalah yang bersalah.
“Barang bukti fisik di meja hijau tidak serta-merta menjadi alat bukti. Benda tersebut harus dikonfirmasi atau dianalisis melalui alat bukti agar memiliki nilai pembuktian,” tegasnya.
Ia mencontohkan perkara pembunuhan. Pisau berdarah, pakaian korban, telepon genggam, atau rekaman CCTV merupakan barang yang dapat berkaitan dengan perkara. Sementara kesaksian, keterangan ahli forensik, surat visum, petunjuk, serta keterangan terdakwa menjadi bagian dari alat bukti dalam proses pembuktian.
Ryan berharap edukasi tersebut membuat masyarakat semakin kritis dalam memahami proses hukum dan tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru atau simpang siur di media sosial.
