JabarGo.com /Bandung – Anggota DPRD Jabar Reynaldy Putra mengatakan untuk menyatakan zat-zat kimia yang ada dalam kemasan pangan berbahaya atau tidak bagi kesehatan harus ada kajian ilmiah terlebih dahulu terkait potensi berbahaya dari zat-zat tersebut.
Selain itu, juga diperlukan pandangan dari para pakar yang profesional di bidangnya yang mengatakan adanya potensi bahaya tersebut.
“Dalam konteks kesehatan itu harus ada kajian ilmiah terlebih dahulu dengan potensi bahaya dari zat-zat tersebut. Dalam konteks ini kan perlu dilakukan kajian terlebih dahulu untuk mengetahui dari faktor resikonya,” katanya, Jumat (10/2/23).
Dari kajian-kajian setelah melalui penelitian dan lain sebagainya, lanjutnya, barulah kemudian dipertimbangkan apakah kemudian aturan-aturan yang ada itu sudah memenuhi atau sudah atau atau tidak.
Baca Juga : Anggota Komisi V DPRD Jabar menjelaskan Soal Fungsi Kebudayaan
“Kalau kemudian dampaknya itu berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan itu belum ada pengaturannya. Itu yang harus harus disesuaikan dari regulasinya. Tapi, basisnya adalah tetap kajian berbasis resiko yang harus dilakukan terlebih dahulu,” ucapnya.
Jadi, menurutnya semua itu harus melalui penelitian. Hal itu juga merujuk kepada yang namanya sekarang ini era kebijakan yang berbasis risiko.
“Jadi, harus dilakukan kajian dan meminta pandangan-pandangan dari para ahli untuk mencari literatur-literatur terlebih dahulu sebelum melakukan kajian ilmiah,” ungkapnya.
Untuk itu meminta agar regulator tidak hanya membuat kebijakan dengan melihat sisi kesehatansaja. Tapi harus juga memperhatikan dampaknya terhadap potensi terjadinya persaingan usaha.
Baca Juga : Aspirasi “: Warga Kecamatan Dawuan Ingin Ada Pintu Luar Tol Cisumdawu
“Dalam hal kebijakan BPOM, itu harus merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang sudah diubah ke UU Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” ucapnya.
Artinya, dalam merevisi atau membuat sebuah kebijakannya, BPOM harus melakukannya berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.
“Meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan serta memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan,” sambungnya.
Selain itu, materi muatannya juga harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ik, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
“Jadi, membuat peraturan itu nggak bisa sembarangan. Ada naskah akademiknya, ada penelitiannya, dengar pendapatnya, tidak gampanglah pokoknya,” pungkasnya.(*)
