JabarGo.com /Bandung – Komisi V DPRD Jawa Barat akan memperjuangkan nasib 306 orang PPPK PG P1 yang SK pengangkatannya dibatalkan.
Bahkan wakil rakyat Jabar ini akan memastikan para guru itu mendapatkan penempatan untuk menjadi ASN PPPK di SMAN/SMKN yang ada di wilayah Jawa Barat.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Haji Yod Mintaraga menilai, pembatalan SK para guru PPPK PG P1 adalah keputusan yang melanggar hukum.
“Kita harus fokus pada masalah yang 306 bisa segera dibatalkan pembatalannya karena itu melanggar hukum dan Panselnas kelihatan tidak profesional,” katanya, Rabu (14/3/23).
“Saya berkomitmen untuk memperjuangkan guru yang diduga terdzalimi oleh pengambil kebijakan di pusat,” lanjut politisi Partai Golkar Dapil Kota Kabupaten Tasikmalaya.
Enjang juga mengaku sudah berdiskusi dengan pihak PGRI soal kasus pembatalan SK tersebut. PGRI juga sudah mengatakan bahwa pembatalan tersebut melanggar hukum karena menimbulkan ketidakpastian hukum.
“306 guru itu harus mendapatkan hak yang sama dengan guru PPPK yang lulus PG dan P1,” ungkap Haji Yod.
Setelah menerima masukan dari banyak pihak, Enjang mendapat kesan Pansel nasional tidak profesional. Jangan karena ada sanggahan di bawahnya kemudian dibatalkan.
“Bagaimana bisa dibayangkan seseorang yang mau berangkat ibadah haji sudah walimatur syafar tapi pas di Bandara Soekarno Hatta tiketnya dibatalkan,” pungkasnya.(***)
