Kamis, November 12, 2026
BerandaHukum KriminalLBH LIRA Tomanurung Desak Polda Sulsel Jemput Paksa Sultan Demak

LBH LIRA Tomanurung Desak Polda Sulsel Jemput Paksa Sultan Demak

Jumlah Pembaca : 115

Jabargo, – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LIRA Lindungi Rakyat Indonesia Tomanurung mendesak Polda Sulawesi Selatan mengambil langkah tegas terhadap Surya Alam Joyo Kusumo atau dikenal Sultan Demak. Desakan tersebut disampaikan Ketua LBH LIRA Sulsel sekaligus Ketua Lembaga Adat Pasukan Adat Tomanurung, Ryan Latief. Ia menilai, penanganan laporan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan berjalan lamban.

Ryan menyebut laporan tersebut telah tercatat di Polda Sulsel melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/872/IX/2025/SPKT POLDA SULSEL tertanggal 1 September 2025.

Menurut dia, proses hukum terhadap laporan tersebut hingga kini belum menunjukkan perkembangan sebagaimana yang diharapkan. Padahal, kata Ryan, pihak terlapor disebut telah beberapa kali dipanggil secara patut oleh penyidik.

“Jika terlapor telah dipanggil secara patut namun tetap tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, kami meminta penyidik mengambil langkah hukum sesuai ketentuan KUHAP,” kata Ryan, Kamis, 27 Agustus 2026.

Selain menyampaikan keberatan kepada Polda Sulsel, LBH LIRA juga meminta Divisi Propam Mabes Polri memberikan perhatian terhadap proses penanganan laporan tersebut.

Ryan mengaku mempertanyakan lambannya penanganan perkara tersebut. Ia juga menyampaikan adanya dugaan permintaan sejumlah uang untuk kebutuhan operasional oleh oknum penyidik.

Terkait dugaan tersebut, Ryan meminta adanya pemeriksaan dan klarifikasi agar proses penanganan perkara berjalan transparan serta sesuai prosedur.

“Tidak boleh ada pihak yang meminta atau menerima sejumlah uang di luar ketentuan dalam proses penanganan laporan. Karena itu, kami meminta Propam ikut memastikan persoalan ini terang dan tidak menimbulkan keraguan terhadap proses hukum,” ujarnya.

Selain persoalan mangkirnya terlapor, LBH LIRA Tomanurung juga menyinggung dugaan keberadaan uang palsu dengan nilai yang disebut mencapai Rp27 triliun.

Namun, dugaan tersebut masih perlu diklarifikasi dan dibuktikan melalui proses hukum serta pemeriksaan pihak berwenang. Karena itu, informasi mengenai uang palsu tersebut sebaiknya tidak diposisikan sebagai fakta yang telah terbukti sebelum terdapat keterangan resmi dari aparat penegak hukum.

Ryan menegaskan pihaknya meminta Polda Sulsel memberikan kepastian hukum atas laporan yang telah dibuat. Ia berharap seluruh proses penyelidikan maupun penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari Surya Alam Joyo Kusumo terkait tudingan mangkir dari panggilan penyidik maupun dugaan perkara yang dilaporkan tersebut.(*)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Berita Terpopuler