Jabargo, – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menyoroti empat faktor yang dinilai perlu diantisipasi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global, yakni dampak perang, ancaman bencana alam, korupsi yang berkaitan dengan mahalnya biaya politik, serta kebijakan belanja dan utang negara.
Hal tersebut disampaikan JK dalam kuliah bertajuk Leadership Amidst Uncertainty: Lessons from Experience di Harvard University, Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat, Kamis (22/10/2026) waktu setempat.
Dalam kuliah yang dihadiri mahasiswa Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston University, dan sejumlah perguruan tinggi lain di kawasan New England tersebut, JK menekankan pentingnya kepemimpinan yang mampu membaca perubahan global sekaligus mengantisipasi persoalan di dalam negeri.
Menurut JK, konflik di berbagai kawasan, termasuk perang Rusia-Ukraina serta ketegangan di Timur Tengah, dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dunia dan berdampak langsung terhadap Indonesia.
“Ketidakpastian dunia saat ini sangat dipengaruhi oleh perang di berbagai kawasan. Konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, berdampak terhadap perekonomian dunia. Indonesia juga tidak bisa menghindari dampak dari situasi tersebut,” ujar JK.
JK menjelaskan, konflik geopolitik berpotensi mengganggu pasokan minyak dan komoditas lainnya. Jika gangguan pasokan memicu kenaikan harga, dampaknya dapat dirasakan masyarakat melalui meningkatnya biaya hidup dan tekanan terhadap daya beli.
Karena itu, menurut JK, pemerintah perlu memperhitungkan dampak konflik internasional dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional.
Selain perang, JK mengingatkan ancaman bencana alam dan perubahan iklim yang dapat memengaruhi produksi pangan. Kebakaran hutan dan fenomena El Niño, misalnya, berpotensi mengganggu ketersediaan air serta produktivitas pertanian.
Ia menekankan pentingnya perencanaan untuk mengantisipasi risiko penurunan produksi pangan, termasuk kemungkinan berkurangnya pasokan beras. Antisipasi tersebut dinilai perlu dilakukan sejak dini agar gangguan produksi tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Persoalan lain yang disoroti JK adalah tingginya biaya politik, terutama dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Menurutnya, biaya pencalonan, kampanye, pembayaran saksi, dan kebutuhan operasional lainnya perlu menjadi perhatian karena dapat menimbulkan tekanan finansial bagi kandidat yang terpilih.
JK menilai, ketimpangan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jabatan dan penghasilan resmi yang diterima perlu menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pembiayaan politik.
“Kalau biaya untuk menjadi kepala daerah sangat besar, sementara penghasilan resminya jauh lebih kecil, kita harus mempertanyakan bagaimana sistem politik itu dibiayai. Persoalan biaya politik perlu dibenahi agar tidak menjadi pintu masuk korupsi,” kata JK.
Pernyataan tersebut menempatkan pembenahan sistem pembiayaan politik sebagai salah satu isu yang perlu diperhatikan dalam upaya mencegah korupsi. Namun, persoalan biaya politik dan tindak pidana korupsi tetap perlu dilihat berdasarkan bukti dan kasus masing-masing.
Di bidang kebijakan fiskal, JK menekankan pentingnya menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan negara. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pengeluaran dilakukan secara terukur agar tidak menimbulkan beban yang sulit ditanggung pada masa mendatang. Ia juga mengingatkan risiko ketergantungan berlebihan pada utang.
“Belanja negara harus disusun berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan. Jangan sampai pengeluaran terlalu besar, sementara kemampuan membayar terbatas. Utang hari ini pada akhirnya menjadi tanggungan generasi mendatang,” tegas JK.
Selain membahas ancaman terhadap ekonomi, JK menyampaikan bahwa kemampuan suatu negara menghadapi tekanan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan finansial dan peralatan modern. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, keberanian, dan semangat juga dinilai berperan penting.
Ia mencontohkan Iran yang mampu mempertahankan sejumlah kapasitasnya di tengah tekanan dan sanksi internasional selama bertahun-tahun. JK juga menyinggung tantangan keamanan di Timur Tengah untuk menekankan pentingnya strategi dan kemampuan dalam menghadapi berbagai situasi.
Kuliah di Harvard merupakan bagian dari rangkaian agenda akademik JK di Amerika Serikat. Sebelumnya, ia menghabiskan sekitar dua pekan di Northern Illinois University (NIU), DeKalb, Illinois, dalam program Vice President Kalla Lecture Series.
Selama di NIU, JK membahas sejumlah isu, antara lain otonomi daerah, dinamika politik Indonesia, penyelesaian konflik, dan transisi energi hijau. Pada 20 Oktober 2026, ia juga menerima penghargaan khusus dari NIU dalam acara pelepasan tugasnya sebagai dosen tamu.
Agenda akademik JK dijadwalkan berlanjut pada Jumat (23/10/2026) di MacMillan Center, Yale University, New Haven, Connecticut. Dalam kesempatan tersebut, ia dijadwalkan membahas Conflict Resolution and Peacebuilding, Humanitarian and Disaster Response in Pluralistic Indonesia.
Melalui rangkaian kuliah tersebut, JK membagikan pengalaman Indonesia dalam menghadapi persoalan politik, ekonomi, konflik, dan pembangunan kepada komunitas akademik di Amerika Serikat.
Dalam paparannya di Harvard, pesan yang ditekankan JK adalah pentingnya kepemimpinan yang mampu mengantisipasi perubahan global sekaligus membenahi persoalan domestik, mulai dari ketahanan pangan hingga tata kelola politik dan pengelolaan anggaran negara.(*)
