Jabargo, – Kuasa hukum Salman, Direktur PT Rustika Global Indonesia, Y. Suwandy Mardan dari YSM Law Firm, membantah jika kliennya telah menggelapkan dana kas operasional, pengalihan invoice, dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kegiatan niaga BBM industri, hingga dugaan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) secara sepihak dalam perusahaan tersebut. Bantahan disampaikan terkait laporan Direktur Utama PT RGI ke Polda Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu.
Dalam keterangan tertulisnya, Y. Suwandy sekaligus mengklarifikasi bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada kliennya tidak benar dan tidak berdasar pada fakta hukum yang sebenarnya terjadi. “Pemberitaan maupun informasi yang beredar juga berpotensi merugikan reputasi dan nama baik klien kami, Pak Salman,” tegas Suwandy Mardan, Jumat, 11 September 2026.
Transaksi Operasional Disebut Dilakukan Sesuai Prosedur
Suwandy menambahkan, seluruh lalu lintas keuangan perusahaan sudah dilakukan sesuai mekanisme dan persetujuan perusahaan, ketentuan internal, serta hubungan kerja sama yang sah dengan para mitra. Hal serupa dilakukan dalam pengelolaan kas operasional dan pembayaran invoice.
“Semua sudah dilakukan sesuai SOP. Atas dasar itu, kami membantah adanya pengalihan dana perusahaan secara ilegal maupun tanpa dasar hukum,” ujarnya.
Terkait dugaan TPPU dalam kegiatan bisnis niaga BBM industri, kuasa hukum juga membantah tuduhan tersebut. Menurut pihak Salman, kegiatan usaha yang dimaksud merupakan entitas bisnis tersendiri yang memiliki perizinan dan legalitas dari instansi pemerintah terkait.
Bantah Pengalihan Tiga Unit Kendaraan
Kuasa hukum Salman juga membantah tuduhan mengenai pengalihan tiga unit kendaraan, yakni Toyota Veloz, Mitsubishi Pajero, dan Chery.
Menurut pihak Salman, ketiga kendaraan tersebut merupakan milik pribadi Salman dan pembeliannya menggunakan dana pribadi, bukan dana maupun aset perusahaan. Oleh karena itu, pihak Salman menilai klaim yang menyebut kendaraan tersebut sebagai aset perusahaan tidak memiliki dasar.
“Jadi kami perlu tegaskan, pembeliannya menggunakan dana pribadi, bukan dana maupun aset perusahaan,” tegasnya lagi.
Kuasa hukumnya juga menyebut Salman telah melaporkan QNR terkait dugaan penggelapan satu unit kendaraan merek Chery miliknya. Laporan tersebut telah memasuki tahap penyidikan dan saat ini masih menunggu proses lebih lanjut, termasuk penetapan tersangka oleh pihak kepolisian.
RUPS LB Disebut Dilaksanakan Sesuai Prosedur
Terkait tudingan RUPS LB PT Rustika Global Indonesia, Suwandy memastikan telah melaksanakan RUPS LB dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Anggaran Dasar perseroan.
Menurut kuasa hukum, undangan resmi RUPS LB telah disampaikan kepada seluruh pemegang saham, termasuk Qadriah Ningsih Rahmadani, sesuai dengan tenggat waktu yang berlaku.
Kuasa hukum menjelaskan, apabila pemegang saham tersebut tidak menghadiri RUPS LB, ketidakhadiran tersebut merupakan pilihan atau keputusan yang bersangkutan. “Ketidakhadiran setiap undangan tidak dengan sendirinya membatalkan keabsahan rapat sepanjang ketentuan mengenai kuorum dan pengambilan keputusan telah terpenuhi,’ terang Suwandy.
Bantah Adanya Manipulasi Akta RUPS
Mengenai tuduhan adanya keterangan palsu dalam akta RUPS, kuasa hukum Salman menyatakan bahwa seluruh keterangan dalam akta dibuat di hadapan notaris yang berwenang.
Menurut pihaknya, keterangan yang dituangkan dalam akta tersebut mencerminkan fakta dan keadaan yang terjadi pada saat rapat berlangsung.
Kuasa hukum juga menyatakan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Rustika Global Indonesia telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Siap Serahkan Dokumen kepada Aparat Penegak Hukum
Y. Suwandy Mardan menegaskan bahwa Salman menghormati seluruh proses hukum yang berjalan dan siap bersikap kooperatif dengan aparat penegak hukum.
Pihak Salman juga menyatakan kesiapan untuk memberikan dokumen pendukung yang diperlukan, termasuk dokumen keuangan, rekening koran, serta kontrak kerja sama dengan para mitra, guna menjelaskan posisi hukum kliennya atas berbagai tuduhan yang beredar.
Menurut kuasa hukum, dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan untuk menguji dan menjelaskan fakta yang sebenarnya berdasarkan bukti yang tersedia.
Di sisi lain, kuasa hukum Salman mengingatkan seluruh pihak agar tetap menghormati asas praduga tak bersalah dalam menyikapi persoalan tersebut. Pihak Salman juga menyatakan tidak menutup kemungkinan menempuh langkah hukum, baik secara perdata maupun pidana, apabila terdapat pihak yang dinilai menyebarkan informasi yang tidak benar dan tidak didukung bukti yang sah serta berpotensi merugikan nama baik kliennya.
Dengan klarifikasi tersebut, Salman melalui kuasa hukumnya menegaskan kesiapannya menghadapi proses hukum yang berjalan serta memberikan dokumen dan bukti yang diperlukan kepada aparat penegak hukum.
Pihak Salman berharap seluruh tuduhan dan informasi yang beredar dapat diuji melalui mekanisme hukum berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah.(*)
