JabarGo.com |Bandung – Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Haji Kusnadi meminta agar DPR RI segera menyikapi kaitan dengan munculnya wacana sistem proporsional tertutup yang ingin kembali diberlakukan pada Pemilu 2024 mendatang.
Menurut Anggota Fraksi Golkar ini, DPR RI dapat meminta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari untuk tidak asal bicara soal kemungkinan diterapkannya sistem proporsional tertutup tersebut.
“DPR RI sebagai representatif dari rakyat Indonesia berhak meminta agar KPU fokus mempersiapkan Pemilu 2024, jangan malah membuat pernyataan kemungkinan diterapkannya lagi sistem proporsional tertutup,” tegasnya.
Kepada awak media Selasa (3/1/23), Haji Kusnadi mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 23 Desember 2008 telah memutuskan menolak uji materi tentang sistem proporsional tertutup.
“Hal ini karena, MK menilai sistem penetapan anggota legislatif berdasarkan sistem proporsional tertutup bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi,” ucapnya.
Sehingga, lanjut Haji Kusnadi, jika ada yang ingin kembali mengajukan peninjauan kembali (PK) tentang sistem proporsional tertutup, maka langkah itu bertentangan dengan prinsip putusan MK itu sendiri.
“Putusan MK tahun 2008 itu tidak dapat diubah karena sifatnya final dan mengikat, artinya, terhadap putusan MK tidak bisa diajukan upaya hukum lainnya,” ujarnya.
Baca Juga : Jawab Nyinyiran Nitizen, Kang Emil Bilang Ada 451 Pencapaian Target Pembangunan di Jabar
Lebih jauh Haji Kusnadi mengatakan, sistem proporsional terbuka atau berdasarkan suara terbanyak, di republik ini sudah dilaksanakan secara berturut-turut pada tiga kali pemilu yaitu tahun 2009, 2014, dan 2019.
“Dan pelaksanaan tiga kali pemilu sistem proporsional terbuka, terbukti tidak ada permasalahan, karena itu sistem proporsional terbuka sudah sangat ideal, teruji, dan perlu dilanjutkan,” katanya.
Terakhir, mengembalikan sistem pemilihan legislatif ke sistem proporsional tertutup merupakan bentuk set back atau memutar jarum ke belakang dan mengebiri hak rakyat dalam memilih wakilnya di parlemen.
“Hak demokrasi rakyat memilih wakil mereka untuk duduk di parlemen seakan dirampas dan juga lari dari semangat reformasi, untuk itu DPR RI harus menyikapi dengan serius,” pungkasnya.(*)
