JabarGo.com |Jakarta – Tingkat kemiskinan masih menjadi persoalan serius bagi Indonesia, dan masalah tersebut juga diperparah ketika virus corona (Covid-19) mewabah di Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, garis kemiskinan di Indonesia naik sebesar 2,89 persen dari Rp.472.525 per Maret 2021 menjadi Rp.486.168 per September 2021.
Sementara jumlah orang miskin turun 1,04 juta dari 27,54 juta orang pada Maret 2021 menjadi 26,5 juta orang pada September 2021.
Masih dari data BPS, diuraikan sebanyak lima provinsi yang ada di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin terbanyak per bulan September tahun 2021.
Lima provinsi tersebut yakni, Jawa Timur: 4,25 juta jiwa, Jawa Barat 4 juta jiwa, Jawa Tengah 3,93 juta jiwa, Sumatera Utara 1,27 juta jiwa, dan Nusa Tenggara Timur 1,14 juta jiwa.
Menyikapi hal tersebut, belum lama ini, Presiden Jokowi menerbitkan aturan main guna menghapus masalah kemiskinan ekstream di Indonesia sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Baca Juga : Romy Kerap Disebut Anak Sulung Suharso, Arsul Sani : Dia Masuk Pengurus Kubu Mardiono
Guna mengimplementasikan Inpres tersebut, kemudian Presiden Jokowi meminta sekaligus memerintahkan terhadap 22 kabinet atau menterinya untuk menangani masalah kemiskinan ekstream di Indonesia.
Dan ke-22 menteri itu adalah, dibawah dua Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, ditambah Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agama, dan terakhir Menteri Pertanian.
Baca Juga : Anies Baswedan Disemprot Fahri Hamzah : Pencalonan Masih Jauh Bos…
Hingga berita ini diturunkan, BPS belum merilis data terbaru per tahun 2022, lalu bagaimana efektivitas aturan yang tertuang dalam Inpres tersebut? Apakah bisa berhasil atau tetap saja tidak ada perubahan? Kita tunggu hasilnya.(*)
