Jabargo, — Dugaan penggelapan dalam jabatan yang disebut menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah di PT Rustika Global Indonesia kini bergulir ke ranah hukum.
Direktur Utama PT Rustika Global Indonesia, Qadriah Ningsih Rahmadani, disebut telah melaporkan seorang Direktur Keuangan perusahaan berinisial S ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Selatan.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, dugaan pemalsuan atau pemberian keterangan yang tidak benar dalam akta, serta dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Laporan itu mendapat pendampingan dari Ketua Lembaga Adat Pasukan Adat To Manurung sekaligus Ketua Lembaga Bantuan Hukum Lindungi Rakyat Indonesia (LBH Lira), Ryan Latief La Kaseng.
Ryan meminta Polda Sulsel mengusut laporan tersebut secara profesional dan transparan berdasarkan bukti yang telah disampaikan pihak pelapor.
“Berdasarkan dokumen dan bukti yang kami serahkan, terdapat dugaan pengalihan pembayaran invoice milik PT Rustika Global Indonesia ke rekening yang diduga berkaitan dengan terlapor,” ujar Ryan kepada awak media, kamis,(10/9).
Dugaan aliran dana perusahaan
Menurut Ryan, pihaknya meminta penyidik mendalami sejumlah transaksi yang diduga berkaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan.
Pihak pelapor menduga sebagian kas operasional serta pembayaran invoice dari klien PT Rustika Global Indonesia dialihkan ke rekening pribadi dan rekening PT Citra, yang disebut berkaitan dengan terlapor.
Dana tersebut, menurut pihak pelapor, diduga kemudian digunakan untuk kegiatan usaha niaga BBM industri.
Legalitas kegiatan usaha tersebut juga diminta diperiksa dan diverifikasi oleh aparat penegak hukum.
Selain aliran dana, pihak pelapor mempersoalkan tiga kendaraan operasional perusahaan, yakni Toyota Veloz, Mitsubishi Pajero, dan Chery.
Ketiga kendaraan itu disebut dibeli dan angsurannya dibayarkan menggunakan dana perusahaan. Namun, menurut pihak pelapor, kepemilikannya menggunakan nama pribadi terlapor, istri, dan anaknya.
Karena itu, pendamping hukum meminta penyidik memeriksa dokumen pembelian, sumber pembayaran, status kepemilikan serta penggunaan kendaraan tersebut.
RUPS juga dipersoalkan
Persoalan lain yang disoroti adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Menurut pihak pelapor, RUPS diduga dilaksanakan tanpa menghadirkan atau mengundang Qadriah, yang disebut memiliki 45 persen saham sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama.
Pihak pelapor juga mempersoalkan isi akta RUPS yang diduga memuat keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Atas hal tersebut, LBH LIR meminta penyidik mendalami proses pelaksanaan RUPS, dokumen pendukung, pihak-pihak yang hadir, notaris, serta keabsahan keterangan yang dituangkan dalam akta.
Dampaknya disebut sampai ke gaji pekerja
Persoalan tersebut, menurut Ryan, tidak berhenti pada konflik internal perusahaan.
Ia menyebut kondisi keuangan perusahaan turut berdampak terhadap operasional, termasuk kewajiban pajak yang belum terselesaikan dan keterlambatan pembayaran gaji pekerja.
“Yang paling memprihatinkan adalah ketika persoalan internal perusahaan kemudian berdampak kepada pekerja. Hak-hak karyawan harus tetap menjadi perhatian,” kata Ryan.
Menurut keterangan kliennya, lanjut Ryan, terdapat penggunaan dana pribadi untuk membantu memenuhi kewajiban kepada pekerja.
Kondisi tersebut diminta turut diperiksa agar penyidik dapat mengetahui secara utuh hubungan antara persoalan pengelolaan keuangan dengan kondisi operasional perusahaan.
Kerugian disebut mencapai Rp10 miliar
Pihak pelapor memperkirakan kerugian material akibat rangkaian dugaan tersebut mencapai sekitar Rp10 miliar.
Adapun kerugian immaterial yang dikaitkan dengan reputasi perusahaan, kepercayaan klien, dan terganggunya operasional disebut ditaksir sekitar Rp100 miliar.
Namun, angka tersebut masih merupakan estimasi dari pihak pelapor dan belum merupakan hasil audit atau penghitungan kerugian yang telah ditetapkan secara hukum.
Polda Sulsel diminta usut secara transparan
LBH LIR meminta Polda Sulsel memeriksa pelapor dan saksi, menelusuri aliran dana, memeriksa rekening yang berkaitan dengan transaksi yang dipersoalkan, serta mendalami dokumen dan aset perusahaan.
Penyidik juga diminta memeriksa proses dan keabsahan RUPS beserta akta dan dokumen pendukungnya, serta melakukan audit atau penghitungan kerugian sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
“Kami tidak ingin perkara ini hanya menjadi konflik internal perusahaan, tetapi harus terang apakah terdapat unsur tindak pidana atau tidak,” tegas Ryan.
Ia berharap penanganan perkara dilakukan secara profesional agar memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap penegakan hukum di Sulawesi Selatan.
Redaksi telah berupaya mengkomfirmasi laporan polisi tersebut termasuk ke pengacara terlapor, namun belum mendapat tanggapan.
