JabarGo.com /Internasional – Otoritas Taliban di Afghanistan diminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membatalkan kebijakan dan praktik yang semakin mengecualikan perempuan dari ranah kehidupan publik.
Dewan beranggotakan 15 negara tersebut menyatakan keprihatinan yang mendalam tentang laporan bahwa Taliban sudah melarang wanita dan anak perempuan untuk pergi ke universitas.
Dewan ini mengecam penangguhan sekolah di atas kelas enam untuk anak perempuan Afghanistan serta menuntut partisipasi penuh, setara dan bermakna dari wanita serta anak perempuan di Afghanistan.
Dinukil dari AA, Kamis (29/12/22), DK PBB mendesak Taliban untuk membuka kembali sekolah serta dengan cepat membalikkan kebijakan dan praktik, yang “mewakili peningkatan erosi” terhadap penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.
Mengekspresikan keprihatinan yang mendalam mengenalaporan bahwa Taliban sudah melarang karyawan perempuan LSM dan organisasi internasional untuk pergi bekerja, Dewan ini mengatakan hal tersebut bakal berdampak signifikan dan langsung pada operasi kemanusiaan di negara tersebut.
Kepala bantuan PBB, Martin Griffiths dalam pengarahannya kepada Dewan pekan lalu mengungkapkan kondisi suram tentang situasi kemanusiaan di Afghanistan.
Dia mengatakan, 97 persen warga Afghanistan hidup dalam kemiskinan dan 20 juta orang menghadapi kelaparan akut. Taliban sudah gagal memenuhi janji mereka kepada komunitas internasional.
Perempuan dan anak perempuan telah dirampas haknya, termasuk hak atas pendidikan sejak Taliban kembali berkuasa pada 15 Agustus 2021, ketika pejabat dari pemerintahan Kabul yang didukung AS melarikan diri dari negara dan pasukan asing mundur.
Anak perempuan dilarang masuk sekolah menengah dan atas. Banyak perempuan menuntut hak mereka dipulihkan dengan turun ke jalan, memprotes dan menggelar demonstrasi.(*)
