Jabargo, – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hidayat, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait maraknya alih fungsi lahan di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Ia menyoroti laporan terkait lebih dari 150 hektar lahan perkebunan teh yang kini beralih fungsi menjadi perkebunan sayuran musiman seperti kentang.
“Kasus ini adalah salah satu penyebab utama rusaknya ekosistem di wilayah hulu yang berdampak pada bencana di hilir,” ujar Ahmad Hidayat, Sabtu, 3 Januari 2026.
Politisi Partai Golkar ini menilai, penebangan pohon teh untuk digantikan dengan tanaman sayur telah menghilangkan fungsi konservasi alami. Tanaman kentang dengan pola tanam yang seringkali searah kemiringan lereng membuat tanah mudah tergerus air hujan.
“Ini masalah serius. Pohon teh itu akarnya kuat mengikat tanah, sementara kentang tidak. Jika ratusan hektar ditebang, maka jangan heran jika sedimen lumpur turun ke sungai dan menyebabkan banjir bandang di pemukiman warga di bawahnya,” tegas Ahmad.
Untuk itu, ia meminta pemerintah provinsi dan instansi terkait untuk segera turun tangan melakukan investigasi terhadap status lahan tersebut. Ia mempertanyakan bagaimana izin alih fungsi lahan tersebut bisa terjadi atau apakah ada unsur pembiaran.
“Saya mendesak agar segera dilakukan audit. Kita harus tahu siapa yang bertanggung jawab atas penggundulan lahan konservasi ini. Tidak boleh ada kepentingan ekonomi segelintir pihak yang mengorbankan keselamatan ribuan warga Bandung Raya,” tambahnya.
Ahmad juga mendukung langkah Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) yang sedang gencar menertibkan tata ruang di Jawa Barat. Ia berharap kasus di Pangalengan ini menjadi prioritas penertiban. Baginya, pemulihan lahan di hulu jauh lebih murah dan manusiawi dibandingkan harus terus-menerus menanggung beban biaya pemulihan bencana serta kerugian harta benda warga setiap musim hujan tiba.
Lebih lanjut, Ahmad mengajak para pelaku usaha dan petani di wilayah Pangalengan untuk kembali pada pola tanam yang memperhatikan kelestarian alam. Ia mendorong adanya program Intercropping atau sistem tanam yang tetap menjaga tegakan pohon besar/keras di area miring.
“Kita tidak melarang masyarakat bertani, tapi aturan alam tidak bisa dilawan. Jika alam dirusak, maka alam akan memberikan ‘balasannya’. Kita butuh komitmen untuk menanam kembali pohon-pohon yang memiliki fungsi resapan,” tuturnya.
Sebagai penutup, Ahmad Hidayat berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga ada solusi konkret berupa reboisasi atau pengembalian fungsi lahan. “Tahun 2026 harus menjadi akhir dari praktik eksploitasi lahan yang ugal-ugalan. Kita jaga Pangalengan tetap hijau agar Bandung tetap aman,” pungkas legislator asal Kabupaten Bandung ini.(*)
