Jabargo, – Anggota DPRD Jawa Barat, Ahmad Hidayat, mengingatkan kesiapan warga Jawa Barat terkait status siaga bencana hingga April 2026. Hal itu tidak terlepas dengan intensitas hujan yang tinggi dan harus disikapi dengan kesiapsiagaan ekstra.
“Keselamatan jiwa warga adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Kita harus berkaca pada banjir bandang di Sumatera dan Aceh. Jangan sampai juga terjadi di daerah kita,” kata Ahmad Hidayat Jumat, 2 Januari 2026.
Politisi muda Partai Golkar ini secara khusus menyoroti persoalan alih fungsi lahan yang terjadi di kawasan hulu. Ia melihat banjir musiman yang merendam wilayah Kabupaten Bandung, seperti Dayeuhkolot dan Baleendah, bukan semata karena faktor cuaca, melainkan dampak dari rusaknya daya serap air di wilayah pegunungan.
Ahmad mendesak pemerintah provinsi dan daerah untuk lebih berani menindak tegas segala bentuk pelanggaran tata ruang yang merusak ekosistem hutan. “Kita tidak bisa terus menggunakan pola penanganan yang sifatnya tambal sulam. Persoalan banjir di Bandung Raya membutuhkan solusi komprehensif dari hulu sampai hilir. Jika di atas hutannya gundul dan berubah jadi pemukiman atau perkebunan sayur yang tidak tertata, maka warga di bawah yang akan terus menjadi korban kiriman air,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Selain infrastruktur fisik seperti kolam retensi dan sodetan, Ahmad juga menekankan pentingnya edukasi mitigasi bencana berbasis masyarakat. Ia mengapresiasi peran relawan dan BPBD yang terus siaga, namun ia berharap warga juga dibekali pengetahuan deteksi dini. Kesiapan logistik dan peralatan evakuasi di titik-titik rawan harus dipastikan tersedia dan berfungsi dengan baik agar tidak terjadi kepanikan saat debit air meningkat.
Dalam dimensi sosial, Ahmad Hidayat mengajak masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya gotong royong dalam menjaga lingkungan, sesederhana dengan tidak membuang sampah ke aliran sungai. Ia berkomitmen untuk terus mengawal anggaran kebencanaan di DPRD Jabar agar dialokasikan secara tepat sasaran, mulai dari penguatan tanggul hingga program pemulihan pasca-bencana bagi warga yang terdampak kehilangan harta benda.
Lebih jauh Ahmad mendukung penuh setiap langkah tegas yang diambil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), dalam membenahi carut-marut lingkungan di Jawa Barat. Ahmad menilai, keberanian Gubernur dalam mengevaluasi izin bangunan di kawasan resapan air dan komitmennya menjaga hutan adalah angin segar bagi keselamatan warga, terutama mereka yang tinggal di daerah rawan bencana.
“Kami di legislatif sejalan dengan visi Kang Dedi Mulyadi. Penyelamatan lingkungan di Jawa Barat tidak bisa lagi dilakukan dengan imbauan semata, tapi butuh tindakan nyata dan keberanian politik. Apa yang dilakukan Gubernur saat ini adalah langkah konkret untuk memastikan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan fungsi ekologis lahan,” ujar Ahmad Hidayat.
Menurut Ahmad, kebijakan KDM yang menekankan pada kearifan lokal dan pemulihan hutan di wilayah hulu sangat relevan dengan kondisi Bandung Raya saat ini. Ia memandang bahwa penguatan regulasi di tingkat provinsi harus dibarengi dengan pengawasan ketat di lapangan agar tidak ada lagi celah bagi oknum yang merusak alam demi keuntungan pribadi.
Sebagai penutup, Ahmad Hidayat menyampaikan rasa prihatin kepada para korban bencana yang terjadi di beberapa daerah belakangan ini. Ia berharap sinergi antara Pemprov Jabar, Pemkab, dan Pemerintah Kota di Bandung Raya semakin solid untuk memutus siklus banjir menahun.
“Mari kita jaga alam kita, agar alam menjaga kita. Tahun 2026 harus menjadi titik balik bagi perbaikan tata kelola lingkungan kita di Jawa Barat,” pungkasnya.(*)
