Jabargo, — Pasukan Adat Tomanurung mendesak Polda Sulawesi Selatan memperjelas perkembangan laporan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang melibatkan S dan A sebagai pihak terlapor. Desakan ini muncul setelah pelapor menyatakan telah menyerahkan sejumlah dokumen transaksi, sementara penanganan perkara masih berada pada tahap pengumpulan dan analisis data.
Ketua Pasukan Adat Tomanurung, Ryan Latief, menilai perkembangan penanganan laporan tersebut perlu mendapat perhatian serius. Menurut dia, dokumen yang telah diserahkan kepada penyidik dapat menjadi bagian penting dalam menelusuri dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi.
Laporan tersebut disampaikan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pasukan Adat To Manurung dan tercatat diterima Polda Sulsel pada 15 September 2026. “Dokumen yang diserahkan antara lain rekening koran transaksi perbankan, purchase order (PO) pembelian BBM, serta PO penjualan BBM dengan harga industri. Harapannya dapat membantu penyidik menelusuri aliran dana, volume transaksi, dan tujuan penjualan BBM yang dipersoalkan,” kata Ryan, Sabtu, 10 Oktober 2026.
Namun, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 9 Oktober 2026 yang diterima pelapor, penanganan perkara masih mencakup permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak.
Pihak-pihak yang dimintai keterangan meliputi pelapor, saksi, dan terlapor Serta A. Penyidik juga merencanakan klarifikasi terhadap pihak SPBU Labose.
Dalam dokumen tersebut belum terdapat keterangan mengenai penetapan tersangka. Dengan demikian, dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi ini masih harus ditelusuri dan dibuktikan melalui proses hukum.
“Kami melihat penyidik terkesan lamban dan bertele-tele,” tegas Ryan.
Ryan menambahkan, Pasukan Adat Tomanurung bersama tim LBH berencana mengajukan permohonan gelar perkara khusus kepada Polda Sulsel. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi ruang untuk mengevaluasi perkembangan penanganan laporan sekaligus memperjelas tindak lanjut yang diperlukan.
Menurut Ryan, setidaknya ada tiga hal yang perlu ditelusuri lebih jauh. Pertama, kesesuaian antara aliran dana dalam rekening koran dengan volume serta tujuan transaksi yang tercantum dalam PO pembelian dan penjualan BBM.
Kedua, asal-usul pasokan BBM yang diperjualbelikan dengan harga industri. Penelusuran ini diperlukan untuk memastikan apakah BBM tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan alokasi BBM bersubsidi atau berasal dari sumber lain yang sah.
“Ketiga, peran masing-masing pihak dalam transaksi yang dilaporkan. Aspek ini dinilai penting agar penyidik dapat membedakan tanggung jawab badan usaha dengan dugaan keterlibatan individu berdasarkan bukti yang ditemukan,” sebutnya lagi.
Ryan menegaskan, pihaknya berharap penanganan perkara dilakukan secara profesional dan transparan. Ia juga meminta agar setiap perkembangan disampaikan secara jelas kepada pelapor sesuai ketentuan yang berlaku.
Penetapan Tersangka Harus Berdasarkan Bukti
Ryan turut menyinggung Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi. Ia meminta penyidik menindaklanjuti laporan tersebut apabila hasil pemeriksaan menunjukkan terpenuhinya unsur tindak pidana.
Meski demikian, penentuan ada tidaknya tindak pidana serta pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah.
“Kerugian negara dan keresahan masyarakat akibat penyalahgunaan BBM bersubsidi ini sangat besar. Kami mendesak Polda Sulsel bekerja secara profesional, transparan, dan tidak main-main dalam menuntaskan perkara ini,” kata Ryan.
Bagi Pasukan Adat Tomanurung, perkembangan laporan ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan pengawasan distribusi BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat. Mereka berharap penelusuran dokumen transaksi dan klarifikasi para pihak dapat memberikan kejelasan mengenai duduk perkara tersebut.
Hingga tahap penanganan yang dijelaskan dalam SP2HP tertanggal 9 Oktober 2026, dugaan terhadap Salman dan Andry belum dinyatakan terbukti. Perkembangan selanjutnya diharapkan dapat menjawab pertanyaan mengenai asal-usul BBM, pola transaksi, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran hukum.(*)
