Jabargo, – Wacana pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Nasional dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menjadi salah satu gagasan yang menarik untuk dikaji dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Selain menyangkut sistem keterwakilan politik, usulan tersebut juga membuka ruang pembahasan mengenai efektivitas penyelenggaraan pemilu dan penguatan aspirasi masyarakat daerah.
Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jabar, Ahmad Hidayat, menilai gagasan pembaruan sistem pemilu perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk dari sisi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dan penyelenggara di daerah.
Usulan Dapil Nasional yang diperkenalkan politisi Golkar tingkat nasional, Ahmad Doli Kurnia, menjadi salah satu materi yang patut dibahas dalam penyusunan regulasi pemilu mendatang. Skema tersebut mengusulkan alokasi kursi DPR RI melalui dapil nasional dengan proporsi tertentu, yang diharapkan menjadi bagian dari penyempurnaan sistem keterwakilan politik.
“Gagasan seperti ini menarik untuk dikaji lebih jauh, terutama bagaimana manfaatnya bagi kualitas demokrasi dan keterwakilan masyarakat. Yang perlu dipastikan, setiap perubahan sistem tetap memberi ruang bagi aspirasi daerah agar bisa tersampaikan secara efektif,” ujar Ahmad, Sabtu, 10 Oktober 2026.
Selain itu, wacana pemisahan jadwal pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah juga dinilai memiliki sejumlah aspek positif yang layak dipertimbangkan. Salah satunya adalah peluang mengurangi beban teknis penyelenggaraan pemilu, khususnya bagi petugas di tingkat desa dan kecamatan yang berhadapan langsung dengan kompleksitas tahapan pemungutan serta penghitungan suara.
Dari perspektif daerah, pemisahan jadwal juga berpotensi memberi ruang lebih besar bagi masyarakat untuk mencermati persoalan lokal, program kandidat, dan kebutuhan pembangunan di wilayahnya.
“Kalau setiap jenis pemilihan memiliki ruang dan tahapan yang lebih proporsional, masyarakat berpeluang lebih fokus menilai program serta rekam jejak kandidat. Namun, seluruh manfaat dan konsekuensinya perlu dihitung secara matang agar perubahan regulasi benar-benar memperkuat demokrasi,” kata politisi muda dari daerah pemilihan Kabupaten Bandung tersebut.
Menurut Ahmad, pembahasan RUU Pemilu perlu dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan pengalaman penyelenggaraan sebelumnya, kesiapan penyelenggara, serta kebutuhan masyarakat di tingkat nasional maupun daerah.(*)
