Jabargo, — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LIRA Pasukan Adat Tomanurung menyoroti dugaan praktik pinjaman berbunga tinggi yang dialami seorang pengusaha asal Kalimantan berinisial NA. LBH LIRA menuding adanya tindakan intimidasi serta pengambilan sejumlah aset usaha NA secara paksa. Dalam kasus tersebut, seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BMKG Gowa disebut-sebut terlibat.
Ketua LBH LIRA Pasukan Adat Tomanurung, Ryan Latief La Kaseng, meminta persoalan tersebut ditangani melalui mekanisme hukum. Menurutnya, sengketa utang-piutang tidak semestinya diselesaikan dengan cara mengambil barang milik pihak yang berutang secara sepihak.
“Sengketa utang piutang adalah perdata. Pengambilan isi kios, kulkas tempat usaha, hingga kendaraan yang masih status cicilan secara sepihak tanpa mekanisme hukum resmi atau putusan pengadilan harus diperiksa secara hukum,” kata Ryan dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 22 September 2026.
Bunga Pinjaman Capai 15 Persen per Bulan
Berdasarkan keterangan LBH LIRA, NA sebelumnya memperoleh beberapa pinjaman untuk menopang kegiatan usahanya. Pinjaman pertama disebut sebesar Rp500 juta dengan bunga 5 persen per bulan. NA disebut telah membayar bunga selama delapan bulan dengan total sekitar Rp184 juta.
Pinjaman berikutnya sebesar Rp100 juta dengan bunga 10 persen per bulan. Bunga disebut telah dibayarkan selama tujuh bulan dengan total Rp70 juta.
Sementara itu, terdapat pinjaman sebesar Rp70 juta dengan bunga 15 persen per bulan. Bunga disebut telah dibayarkan selama empat bulan dengan total Rp42 juta. LBH LIRA menyebut pembayaran tersebut dilakukan sebelum kondisi usaha NA mengalami penurunan dan terjadi keterlambatan pembayaran.
Dalam kondisi tersebut, NA mengaku sejumlah barang dagangan di kiosnya diangkut. Kulkas yang digunakan untuk menunjang usaha juga disebut diambil. NA juga mengaku kendaraan miliknya didorong untuk dijadikan jaminan.
LBH LIRA Soroti Cara Penagihan
Ryan mengatakan persoalan tidak hanya menyangkut besaran bunga. LBH LIRA juga menyoroti cara penagihan yang disebut dialami NA.
Menurut dia, NA beberapa kali didatangi pihak tertentu dan mendapat tekanan psikologis. NA juga disebut pernah dipermalukan di depan umum serta dilaporkan ke kepolisian.
LBH LIRA menilai dugaan pengambilan barang secara paksa dan tindakan intimidasi perlu diperiksa secara objektif oleh aparat penegak hukum. “Apabila benar terjadi pengambilan barang milik orang lain secara paksa, perbuatan tersebut dapat memiliki konsekuensi pidana. Namun, lami tetap menyerahkan pembuktian unsur pidananya kepada aparat penegak hukum,” ungkapnya lagi.
Minta BMKG Periksa Dugaan Keterlibatan ASN
Selain meminta kepolisian menelusuri dugaan tindak pidana, LBH LIRA juga meminta adanya pemeriksaan internal terhadap ASN yang disebut terlibat. Ryan meminta pimpinan BMKG dan instansi pengawas terkait memeriksa dugaan aktivitas pemberian pinjaman berbunga tinggi tersebut.
“Kami meminta Polres Gowa dan Polda Sulsel untuk profesional melihat duduk perkara ini. Jangan sampai kepolisian dijadikan alat gertak oleh pihak tertentu,” ujar Ryan.
Ia juga meminta dugaan pelanggaran disiplin maupun kode etik ASN diperiksa melalui mekanisme yang berlaku.
LBH LIRA turut mempersoalkan besaran bunga dalam pinjaman tersebut. Menurut Ryan, kesepakatan bunga yang dinilai tidak wajar dapat dipersoalkan dalam perspektif hukum perdata.
Meski demikian, penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hukum tetap menjadi kewenangan aparat dan lembaga yang berwenang setelah memeriksa bukti serta keterangan para pihak.
Pihak Terlapor Belum Beri Klarifikasi
Hingga berita ini disusun, pihak ASN yang disebut dalam pernyataan LBH LIRA belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi pihak yang disebut maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perkara ini.(*)
