Jabargo, — Anggota DPRD Jawa Barat dari daerah pemilihan Tasikmalaya, Yod Mintaraga, mengingatkan Pemerintah Kota Tasikmalaya agar segera memberikan kepastian terkait pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hingga saat ini, kepastian mengenai pembayaran THR di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya masih menjadi perhatian. Meski disebutkan bahwa kondisi kas daerah tersedia, keputusan resmi mengenai waktu pencairan THR belum diumumkan secara pasti sehingga memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan pegawai.
Menurut Yod Mintaraga, kepastian mengenai THR penting untuk segera disampaikan kepada para ASN dan PPPK, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri yang identik dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat.
“Kami tentu berharap pemerintah daerah dapat segera memberikan kepastian terkait pencairan THR bagi ASN dan PPPK. Ini penting agar para pegawai memiliki kepastian dan bisa mempersiapkan kebutuhan keluarga menjelang Idulfitri,” ujar Yod, Sabtu (7/3/2026).
Yod menegaskan bahwa THR merupakan hak bagi para pegawai yang telah bekerja dan mengabdi dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan hak tersebut dipenuhi secara tepat waktu.
“THR bagi ASN dan PPPK merupakan hak yang harus dipastikan oleh pemerintah daerah. Apalagi menjelang Hari Raya, kebutuhan masyarakat biasanya meningkat. Karena itu kepastian pencairan THR sangat dinantikan,” katanya.
Selain itu, Yod juga menekankan pentingnya kebijakan yang adil dan transparan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai. Ia berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang bijak agar tidak menimbulkan ketidakpastian di kalangan ASN dan PPPK.
Lebih lanjut, politisi yang dikenal aktif menyuarakan berbagai persoalan masyarakat Tasikmalaya ini juga mengingatkan agar perencanaan anggaran daerah dilakukan secara matang, termasuk dalam mengantisipasi kebutuhan rutin seperti pembayaran THR.
“Perencanaan anggaran daerah harus disusun dengan baik dan matang, sehingga kewajiban-kewajiban pemerintah terhadap pegawai dapat dipenuhi tepat waktu. Hal-hal seperti ini seharusnya sudah diperhitungkan sejak awal dalam penyusunan APBD,” jelas anggota Komisi V DPRD Jabar ini.
Yod berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret dan memberikan penjelasan resmi kepada publik mengenai rencana pencairan THR tersebut, sehingga tidak menimbulkan spekulasi maupun keresahan di kalangan pegawai.(*)
