Oleh : Imam Wahyudi
(Jurnalis Senior)
Pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto yang menyebutkan Bahwa ada potensi pemakzulan (impeachment) terhadap Bupati Bandung, Dadang Supriatna.
Impeachment yang dimaksud adalah pelengseran dari kursi jabatan, eskalasi politik yang cenderung memanas.
Pernyataan itu mengejutkan warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hal itu menandakan bahwa
DPRD Kabupaten Bandung menggeliat yang sebelumnya relatif “baik-baik saja”.
Kondisi itu terjadi pasca pelantikan Bupati dua tahun sejak 26 April 2021.
Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan adalah Bupati dan Wakil Bupati Bandung terpilih pada pilkada 9 Desember 2020 masa jabatan 2020-2025.
Akibat terganjal aturan terkait agenda Pemilu 2024 jabatan efektif Bupati Bandung hanya tiga tahun. Praktis jabatan Bupati Dadang Supriatna akan berhenti dalam beberapa bulan mendatang, dan akan ditunjuk pelaksana tugas (Plt).
Potensi pemakzulan selalu terjadi dimanapun di setiap kepala daerah. Tak semata dinamika politik yang bergulir di lembaga legislatif. Tak semata pula aspirasi masyarakat, seklaipun ego sektoral di seputar dewan.
Alhasil tidak menuding dinamika politik. Meski ada aturan prosedural dan mekanisme pemakzulan. Hal itu dipicu oleh tindakan sendiri, disengaja atau tidak dan tak berlaku kata bijak berlaku.
Seseorang beroleh kedudukan tinggi, karena dukungan orang banyak. Seseorang itu jatuh, semata karena dirinya sendiri.
Berkaca dari petuah itu, sang bupati tak perlu berperilaku neko-neko. Terutama alasan masa jabatan efektif yang hanya tiga tahun. Sejengkal waktu lagi sudah harus stop.
Belakangan marak muncul seputar kinerja bupati yang dinilai tak elok. Neko-neko terkait dugaan gratifikasi dari pihak yang berkepentingan dengan dana APBD. Meliputi nomenklatur program, alokasi dana hingga penetapan rekanan atau kontraktor.
Gratifikasi dimaksud ditengarai dalam proyek pembangunan pasar, hal itu terjadi di Banjaran, Kabupaten Bandung.
Nama Bupati Bandung, Dadang Supriatna tersangkut “jaring kecil” di sana. Karuan, rumor lain pun bergulir – dugaan di luar itu – ada “jaring besar”.
Lakon cerita baru dimulai. Pada kesempatan pertama, DPRD Kabupaten Bandung menggunakan hak legislatifnya. Sejalan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Bersifat wajib dan sesegera, mengagendakan Permintaan Keterangan Bupati Bandung lewat rapat paripurna.
Tanpa itu, justru akan berbalik dugaan yang kontraproduktif. Tak sekadar “layar tancap” yang perlu ditunggu. Itulah yang terjadi. (*)
