Bogor — Upaya masyarakat untuk mendorong audit atas dugaan ketidakterbukaan dan penyimpangan pengelolaan dana publik di Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, kembali menemui jalan buntu. Cece Maulana Insan, warga Desa Ciasihan, mengungkapkan bahwa dirinya telah dua kali mendatangi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, namun hingga kini tidak ada audit yang dilakukan oleh Inspektorat.
Kedatangan tersebut, menurut Cece, bertujuan meminta Sekda menginstruksikan Inspektorat Kabupaten Bogor agar segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa dan Dana Bonus Produksi. Namun respons yang diterima dinilai sekadar formalitas dan tidak menunjukkan keseriusan tindakan.
“Saya sudah dua kali datang langsung ke Sekda. Secara lisan seolah ditanggapi, surat dikatakan sudah diterima dan dikaji. Tapi faktanya, sampai hari ini tidak pernah ada audit,” ujar Cece.
Cece menilai kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat, terutama karena laporan yang disampaikan telah disertai berbagai bukti awal dan permintaan klarifikasi resmi. Namun, alih-alih audit, yang terjadi justru proses berlarut-larut tanpa kejelasan.
“Publik wajar bertanya, apakah Sekda dan Inspektorat benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, atau ada kepentingan yang membuat kasus ini tidak disentuh? Jika tidak ada yang ditutup-tutupi, audit seharusnya menjadi langkah pertama,” tegasnya.
Lebih jauh, Cece mempertanyakan batas kewajaran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan.
“Harus berapa kali masyarakat datang ke Sekda? Harus berapa kali bolak-balik ke Inspektorat dan DPMD? Apakah warga harus terus dipingpong sampai lelah agar laporan ini dianggap selesai dengan sendirinya?” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut justru menciptakan kesan bahwa mekanisme pengawasan internal pemerintah daerah tidak bekerja efektif dan berpotensi melemahkan keberanian warga untuk melapor.
Cece menegaskan bahwa tuntutan masyarakat sederhana: audit yang objektif dan transparan.
“Kami tidak meminta lebih. Kami hanya meminta negara hadir menjalankan kewajibannya. Audit bukan ancaman bagi pemerintah, tapi bentuk tanggung jawab kepada rakyat,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Sekda Kabupaten Bogor maupun Inspektorat terkait kapan audit atas Desa Ciasihan akan dilakukan.
