Jabargo, — Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menargetkan seluruh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat telah terakses sistem perlindungan sosial digital pada awal 2027. Digitalisasi tersebut ditujukan untuk memperbarui data sekaligus memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Erwan usai rapat pembahasan dukungan pemerintah daerah dalam percepatan piloting digitalisasi perlindungan sosial di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (9/9/2026).
Rapat tersebut melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta unsur TNI dan Polri sebagai tindak lanjut arahan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Direktorat Jenderal Kependudukan.
“Insya Allah Jabar akan terus update data para penerima bantuan ini, sehingga betul-betul tepat sasaran,” ujar Erwan.
Menurut Erwan, pelibatan TNI dan Polri diperlukan untuk membantu verifikasi kondisi masyarakat di lapangan, terutama dalam memastikan klasifikasi kesejahteraan atau desil penerima bantuan sesuai kondisi sebenarnya.
“Kenapa melibatkan TNI/Polri? Ini untuk lebih memastikan di lapangan, betul-betul desil 1 ini betul-betul desil 1, desil 2 ya 2. Jangan sampai desil 1 tidak dapat bantuan sementara desil 5 dapat bantuan,” katanya.
Saat ini, 11 kabupaten/kota menjadi lokasi piloting digitalisasi perlindungan sosial. Tiga daerah sebelumnya menjadi lokasi awal, yakni Kabupaten Sumedang, Ciamis, dan Bogor. Pada 2026, penerapan diperluas ke Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Purwakarta, Karawang, serta Kota Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung.
Erwan menargetkan seluruh daerah di Jabar sudah terakses agen perlindungan sosial pada awal 2027.
“Saya targetkan di awal 2027 kita sudah 27 kota kabupaten, sudah terakses dengan agen perlinsos ini,” ucapnya.
Digitalisasi perlindungan sosial memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai salah satu pintu masuk layanan. Integrasi tersebut memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas sekaligus mendukung proses pemeriksaan kelayakan penerima bantuan melalui sistem yang terhubung dengan basis data pemerintah.
Masyarakat nantinya dapat mengajukan bantuan, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), melalui mekanisme digital. Sistem akan membantu memeriksa kesesuaian data dan memberikan informasi mengenai status pengajuan.
Pemprov Jabar juga menyiapkan portal layanan publik Sapawarga sebagai salah satu kanal akses. Sosialisasi akan diperkuat melalui 126 Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang tersebar di berbagai daerah.
Selain itu, Erwan meminta RT/RW dan masyarakat ikut berperan dalam memastikan warga yang membutuhkan tidak terlewat dari pendataan.
“Jadi betul-betul peran aktif dari RT/RW juga harus betul-betul disesuaikan mereka yang masuk desil 1, desil 2, desil 3,” kata Erwan.
Ia mengingatkan pendataan harus didasarkan pada kondisi kesejahteraan warga, bukan hubungan keluarga atau kepentingan tertentu.
“Jangan hanya karena mau mendapatkan bantuan saudaranya saja dulu yang didata. Sementara yang harusnya dapat bantuan tidak terdata,” ujarnya.
Melalui integrasi data kependudukan, sistem perlindungan sosial, kanal layanan digital, serta verifikasi di tingkat masyarakat, Pemprov Jabar menargetkan penyaluran bantuan semakin akurat dan menyasar warga yang benar-benar memenuhi kriteria.(*)
