JAKARTA – Pemerintah telah mencabut pemblokiran anggaran sebesar Rp 129 triliun untuk 99 kementerian dan lembaga, menyusul selesainya efisiensi anggaran senilai Rp 306,69 triliun sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Fokus utama pencairan ditujukan pada lembaga baru dan hasil restrukturisasi di era Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau lihat angkanya sudah mencapai kurang lebih Rp 129 triliun sampai dengan saat ini,” ujar Luky Alfirman dalam konferensi pers APBN KiTa Juni 2025, Selasa (17/6/2025).
Dana ini juga menyasar program-program prioritas seperti pendidikan, pertanian, cetak sawah, dan infrastruktur.
“Itu pun kita mendukung sesuai juga dengan arahan Presiden, prioritas dari pemerintah,” tambah Luky.
Efisiensi anggaran sebelumnya mencakup Rp 256,1 triliun dari K/L dan Rp 50,59 triliun dari transfer ke daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian mengajukan pembukaan sebagian dana yang diblokir agar belanja negara lebih efektif serta mendukung program strategis pemerintah.
Pembukaan ini diharapkan mempercepat pelaksanaan program prioritas dan menjaga efisiensi belanja demi mendukung pertumbuhan ekonomi. Realisasi belanja saat ini mencapai Rp 1.016,3 triliun (28,1% dari target APBN), sedikit menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya. Rinciannya, Rp 694,2 triliun berasal dari belanja pusat, sementara Rp 322 triliun berasal dari transfer ke daerah.**
Sumber: kompas
