Jabargo, – Upaya legalisasi pertambangan rakyat di Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menunjukkan kemajuan. Hingga pertengahan 2026, tiga koperasi berhasil memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari total 18 koperasi yang mengajukan permohonan izin kepada pemerintah daerah.
Pemerintah sebelumnya telah menetapkan 16 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang tersebar di Kabupaten Lombok Barat, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Bima. Penetapan WPR menjadi dasar hukum bagi masyarakat dan koperasi untuk mengelola aktivitas pertambangan rakyat secara legal dan terukur.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin, mengatakan sebagian besar koperasi pemohon IPR masih terkendala pemenuhan persyaratan administrasi, terutama terkait dokumen lingkungan dan status kawasan hutan.
“Total ada 18 koperasi yang mengajukan izin, namun hingga saat ini sebagian besar masih terkendala persyaratan,” kaat Samsudin dalam keterangan tertulisnya, Senin, 15 Juni 2026.
Menurut Samsudin, sedikitnya lima lokasi yang diajukan koperasi berada di kawasan hutan, terdiri atas empat lokasi di Pulau Lombok dan satu lokasi di Kabupaten Dompu. Selain itu, sejumlah koperasi juga masih harus melengkapi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagai syarat penerbitan izin.
Meski demikian, tiga koperasi berhasil memenuhi seluruh ketentuan dan resmi memperoleh IPR untuk komoditas emas dan perak. Ketiganya adalah Koperasi Produsen Selonong Bukit Lestari dan Koperasi Produsen Lantung Mandiri Bersatu di Kabupaten Sumbawa, serta Koperasi Bhara Santonda Prima di Kabupaten Dompu.
Dengan terbitnya izin tersebut, ketiga koperasi kini dapat menjalankan aktivitas pertambangan secara legal di kawasan WPR yang telah ditetapkan pemerintah.
Di sisi lain, Pemprov NTB masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah dalam penataan sektor pertambangan rakyat. Salah satunya penyusunan dokumen Reklamasi Pasca Tambang (RPT) yang menjadi bagian penting dalam proses perizinan dan pengelolaan tambang berkelanjutan.
Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM NTB, Rahmadin, menilai penerbitan IPR bagi tiga koperasi tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong tata kelola pertambangan rakyat yang lebih baik.
“Terbitnya IPR menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan pertambangan rakyat yang legal, tertib, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar,” katanya.
Pemerintah daerah kini mendorong 15 koperasi lainnya untuk segera melengkapi seluruh persyaratan agar aktivitas pertambangan rakyat di NTB dapat berjalan secara legal, aman, dan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
