Jabargo.com, Bandung – Ketua Umum Partai Golkar 2004-2009, Jusuf Kalla (JK) menolak tegas wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di tubuh partai berlambang beringin tersebut. JK berpendapat, Munaslub akan merugikan partai golkar itu sendiri.
“Sangat tidak setuju karena munaslub akan sangat merugikan Partai Golkar,” tegas JK usai menjadi keynote spech diacara seminar “Anak Muda untuk Politik” di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Senin, 31 Juli 2023.
JK justru mengimbau kepada seluruh kader Golkar untuk bersatu. Apalagi situasi saat ini sudah memasuki tahapan kontestasi Pemilu 2024 mendatang. “Kalau saya, bersatulah dalam situasi krisis ini. Bagaimana bisa menang kalau pecah,” tegas Wakil Presiden ke 10 dan 12 itu.
“Sekali lagi. Jangan pecah dalam kondisi hari ini. Bersatu saja belum tentu menang, apalagi kalau pecah,” sambungnya.
JK menambahkan, soal terpilih atau tidak terpilih itu soal lain. Sekali lagi JK menegaskan, bahwa yang menjadi tujuan utama saat ini adalah harus bersatu dulu. Apalagi Airlangga saat ini sudah diberikan mandat untuk menjadi calon presiden dari Partai Golkar.
“Justru jangan diperhadapkan pada situasi yang sulit. jadi
siapapun harus memahami itu bahwa ini soal organisasi harus bersatu. Nanti kalo pak Airlanga nanti tidak terpilih, siapa sih yang bisa memastikan siapa terpilih siapa tidak terpilih,” tambah politisi kelahiran Bone ini.
Pada kesempatan sama, JK meminta agar Golkar dapat menjadi partai mandiri yang tidak terlalu begantung pada koalisinya dalam mengambil langkah politik. Menurutnya Golkar agak telat dalam mengambil lagkah politik terkait pencapresan 2024 hal itu karena Pengurus Golkar terlalu bergantung pada koalisi. Padahal menurut JK apabila Golkar dapat memperoleh posisi wakil maka itu akan berpengaruh pada elektabilitas Golkar.
“Sebagai partai besar yang mempunyai kemampuan atau partai kedua terbesar yang mempunyai kemampuan kekuasaan itu apabila menjadi wakil. maka Golkar punya peluang untuk menaikkan suaranya. Golkarnya sendiri agak telat atau sangat tergantung pada koalisi-koalisinya. Harusnya partai itu bisa mandiri. Secara demokrasi bahaya kalau begini terus ketika partai tidak bisa mandiri, beda partainya diganggu lagi, maka makin kacau republik ini”, ujar JK.(*)
