Jumat, November 13, 2026
BerandaDaerahTak Terima di PAW, Anggota DPRD Indramayu Ini Gugat DPD, DPW dan...

Tak Terima di PAW, Anggota DPRD Indramayu Ini Gugat DPD, DPW dan DPP NasDem Ke PN…

Jumlah Pembaca : 31

JabarGo.com /Indramayu – Anggota DPRD Indramayu dari Partai Nasdem, Ruyanto menempuh jalur hukum lewat pengadilan umum untuk menggugat partainya.

Hal ini seiring dengan kabar Pergantian Antar Waktu (PAW) dan dikeluarkannya Ruyanto dari keanggotaan Partai Nasdem, politisi Nasdem tersebut mencurigai keganjilan dengan kebijakan yang dibuat partainya pada setiap tingkatan.

“Pasalnya, usulan PAW yang diajukan dan dikeluarkan dirinya dari keanggotaan partai tidak sesuai ketentuan, tidak melakukan pelanggaran apapun, jika pun melakukan pelanggaran, seharusnya saya mendapat panggilan untuk di sidang oleh mahkamah partai,” katanya.

Baca Juga : Ketua DPD PAN Kab Cirebon Rangkap Ketua Relawan Ganjar Pranowo 2024 Sebut Isu Reshuffle Dampak Nasdem Usung Anies Capres

Ruyanto mengungkapkan, pemberhentian itu ada mekanismenya dan tidak semudah itu prosesnya. Itu diatur dalam AD ART partai, masalah ini sekarang sudah menjadi materi gugatan di peradilan umum.

“Pihaknya akan menggugat terhadap DPD Partai Nasdem Indramayu, DPW Partai Nasdem Jabar, DPP Partai Nasdem, dan Mahkamah Partai Nasdem,” ungkapnya.

Terpisah, Kuasa Hukum Ruyanto, Syamsul Bahri Siregar menjelaskan, kliennya selama ini melakukan kewajiban dan tanggung jawab baik sebagai kader partai dan anggota DPRD Indramayu.

Baca Juga : LGBT Marak di Bogor, Forum Masyarakat Peduli Bogor Minta Perwali dan Perbup Segera Diterbitkan

“Baik dari menunaikan iuran-iuran yang merupakan kewajiban kepada partai hingga melakukan tugas dan fungsi DPRD yang merupakan tanggungjawab terhadap konstituennya,” jelasnya.

Akan tetapi, Ruyanto justru mendapat surat peringatan berisikan ia dituduh melalukan perbuatan indisipliner dari DPD Partai Nasdem Indramayu per tanggal 4 Februari 2022.

“Dan yang bersangkutan kebingungan dengan tuduhan indisipliner itu. Karena klien (Ruyanto) tidak pernah menerima surat peringatan itu secara langsung. Tahunya itu ketika dipanggil ketua DPRD dan ditunjukkan ada surat peringatan. Makanya Pak Ruyanto merasa terdzolimi sekali,” urai Syamsul.

Baca Juga : Anggota DPR RI Ini Minta Agar Pemerintah Pusat dan Daerah Perhatikan Warga Berkebutuhan Khusus

DPD Nasdem Indramayu sudah mengabaikan hak-hak konstitusional yang bersangkutan, dalam hal ini hak untuk membela diri. Kondisi itu, lanjut dia, juga bertentangan dengan Undang-Undang MD3 dan AD/ART partai. Yakni, sebelum memberikan peringatan itu harus meminta klarifikasi dahulu dari yang bersangkutan.

“Di sisi lain, di Partai Nasdem pun sebenarnya tidak dikenal istilah surat peringatan. Karena sanksi itu bentuknya teguran lisan dan tertulis, serta pemberhentian. Gugatan kedua dilayangkan untuk DPW Partai Nasdem Jabar dan gugatan ketiga terhadap DPP Partai Nasdem, Syamsul berpandangan, DPW ikut terlibat konspirasi karena terlalu cepat memberikan keputusan.” paparnya Kamis (29/12/22).

Surat peringatan itu diketahui tercatat tanggal 4 Februari 2022, kemudian DPW membuat surat usulan PAW tertanggal 14 Februari 2022. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pihaknya pun memutuskan untuk mengajukan keberatan atas putusan DPP ke Mahkamah Partai.

Baca Juga : Apa Itu Pembelajaran Terpadu ? Simak Definisi dan Landasannya Berikut Ini…

“Jeda waktunya hanya sepuluh hari, dan Pak Ruyanto tidak bisa menggunakan haknya, dua hari kemudian, pengurus harian di tingkat DPP Nasdem melakukan rapat untuk memutuskan bahwa Ruyanto melanggar atau indisipliner. Di sini Ruyanto tahunya sebulan kemudian saat dipanggil ketua DPRD.” sambungnya.

Setelah menunggu selama 2 bulan dan tidak ada tanggapan, pihaknya kembali berkirim surat lagi untuk meminta permohonan ditindaklanjuti. Baru muncul surat balasan dari Mahkamah Partai yang berisikan untuk pengajuan harus dilakukan oleh Ruyanto dan tidak bisa diwakilkan oleh kuasa hukumnya.

“Dan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan Ruyanto datang langsung menyerahkan gugatan sengketa internal partai ke Mahkamah Partai Nasdem. Akan tetapi, dalam kurun waktu menunggu jawaban selanjutnya, Ruyanto justru dikejutkan dengan muncul keputusan baru dari partai yaitu pemberhentian keanggotaan terhadap Ruyanto.” ucap Syamsul.

Baca Juga : Isu KPU RI Desain Ganjar-Erik Jadi RI 1 dan 2, PKS : Pak Hasyim Harus Segera Klarifikasi Ke Publik

Karena hal tersebut, Ruyanto berasumsi untuk turut menggugat Mahkamah Partai karena tidak bisa menjalankan kewenangan hukumnya selama kurun waktu 60 hari sejak diajukannya gugatan.

“Dan kami memutuskan untuk mengajukan gugatan ke PN yaitu perkara perbuatan melawan hukum tanggal 26 Desember resmi mengajukan gugatan ke PN Indramayu,” pungkasnya.(*)

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Berita Terpopuler