JabarGo.com – Sosialisasi Perda (sosper) terkait Penyuluhan Hukum Pertanahan dan Pengamanan Aset milik Pemda di Kabupaten Bandung perlu dilakukan.
Sosper Pengetahuan tentang hukum pertanahan dan pengamanan kepada masyarakat harus dilakukan, terlebih menyangkut area perbatasan wilayah, agar Strategi Pengamanan Aset Negara bisa ditinjau keabsahannya
dari aspek Yuridis dan Administrasi Negara.
Demikian dikatakan Anggota DPRD Provinsi Jabar dapil Kabupaten Bandung Ahmad Hidayat saat melakukan sosper di wilayah Kabupaten Bandung. Menurutnya, sosialisasi perda ini dilakukan agar tercipta strategi Pengamanan Aset Negara.
“Ada aset negara yang ternyata masih belum dipercaya perolehannya, dianggap melawan hukum atau tidak sah. Yang akhirnya muncul konflik antara Pemerintah dan masyarakat.” Kata Ahmad Hidayat.
Kegiatan sosper terkait hukum pertanahan ini guna memberikan pembekalan terkait pertanahan yang langsung berbatasan dengan tanah milik masyarakat, milik desa (Carik) dan milik pemerintah daerah.
“Sehingga kita perlu adanya pemahaman yang perlu diperhatikan, karena konflik tanah dari tahun ketahun cukup rentan terjadi permasalahan hingga menimbulkan keributan,” tuturnya.
Ia menyebutkan, jika engacu pada Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang kepemilikan barang daerah, agar masyarakat dapat menilai, mana yang pribadi atau milik pemerintah, sehingga pihak pemda dapat memonitor lebih lanjut dan langkah mengantisipasinya seperti apa.
“Ada baiknya pemilik aset sejak awal melakukan tiga cara yang mendasar untuk mengamankan aset,
yakni pengamanan fisik, administrasi, dan yuridis,” imbuhnya.
Disebutkan, aset negara sering menimbulkan konflik. Sesuai UU Perbendaharaan Negara No. 1/2004 dan Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah N0. 27/2014, harus segera disosialisasikan agar dipahami.
“Inilah yang kita lakukan agar masyarakat bisa mengerti dan memahaminya,” tuturnya.***
