JabarGo.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat MQ Iswara melakukan silaturahmi dengan Jurnalis Hukum Bandung (JHB) di Hotel Horison di Jalan Pelajar Pejuang Kota Bandung, Jumat 10 Oktober 2025. Pada kesempatan itu disinggung terkait pentingnya kolaborasi dengan insan pers dalam menyuarakan pembangunan Jabar Istimewa.
Dikatakan bahwa fungsi media saat ini sangat penting karena masyarakat sangat mudah menangkap gejolak yang terjadi dalam setiap gerak. Sebab suara rakyat adalah gejolak yang terjadi dan dapat dilihat dari setiap informasi yang dibaca dan dilihat.
“Itu langsung mereka suarakan. Saya tidak ingin menyebut bahwa literasi digital kurang dan faktanya seperti itu,” kata Iswara.
Langsung Ambil Kesimpulan dan Tersebar
Ditandaskan, ketika orang membaca judul atau lidebdan caption foto dalam suatu pemberitaan, langsung menyimpulkan dan menghakimi hingga kesan dia (masyarakat/orang yang membaca berita) sudah langsung menyimpulkan bahwa dialah yang lebih tahu dari hal yang dimaksud.
“Dan langsung memberikan komentar yang dihamini oleh yang lainnya. Yang artinya ketika mengomentari sudah menjadi hitam maka semua menjadi hitam,” tuturnya.
Inilah menjadi pemahaman yang salah kaprah, dan terbentuk menjadi hal sangat luar biasa. Halnya seperti kejadian yang baru lalu, ketika terjadi aksi demo massa. Itu tidak jelas tuntutannya seperti apa dan bagaimana.
“Dan tidak jelas siapa komandan lapangannya, di sini justeru medsos yang menjadi acuan publik,” tandasnya lagi.
Media Miliki Fungsi Kontrol Sosial
Di sisi lain, Ketua JHB Suyono memberikan apresiasi terhadap giat silaturahmi bersama Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara. Ditegaskannya, media memiliki fungsi kontrol sosial dalam menyuarakan kebijakan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, termasuk diantaranya kebijakan DPRD Provinsi Jawa Barat.
“JHB akan menyampaikan aspirasi tersebut melalui pemberitaan yang aktual sesuai koridor menyangkut hukum. Karena saya meyakini setiap kebijakan produk DPRD akan bersinggungan dengan hukum,” tandas Suyono.
Dengan digelarnya silaturahmi yang dijembatani Wakil Ketua DPRD Jawa Barat bersama JHB ini, lanjutnya, mencerminkan terciptanya sinergitas kedua belah pihak yang saling mendukung.
Terjadinya Pemotongan Anggaran dari Pusat
Pada kesempatan itupun disinggung terkait dampak program efisiensi anggaran yang berpengaruh besar terhadap pembangunan di Jawa Barat. Diakui MQ Iswara, bahwa pemotongan anggaran yang digembor gemborkan oleh Menteri Keuangan saat dijabat Srimulyani, bahwa transfer anggaran ke daerah dikurangi.
“Setelah di lihat bahwa dari 940 triliun menjadi 640 triliun, ini artinya berkurang sebesar 24,7% transfer keuangan dari pusat ke daerah daerah seluruh Indonesia, termasuk Jawa Barat,” ucap Iswara.
Jika berkurang 24,7% artinya, lanjutnya lagi, yang selama ini Pemprov Jabar terima transfer keuangan dari pusat sebesar 11,6 triliun maka saat menerima yang awalnya 26 triliun karena berlakunya Undang Undang HKP itu, proporsi pajak berubah dari 26 menjadi 19,3 triliun.
“Tapi kalau transfer ke daerah sebelumnya kita terima 19,6 triliun. Nah berkurang menjadi 24,7 persen. Makanya kemarin semua gubernur se-Indonesia datang menggeruduk ke Kementrian Keuangan, untuk menayakan hal tersebut ke Kementrian yang baru,” papar Iswara.
Dan ini jelas akan mengganggu Pemprov Jabar dalam melakukan pembayaran gajih pegawai. Akan tetapi, tambahnya, tersiar kabar bahwa presiden akan kembali stimulan kepada seluruh pemerintah provinsi, tapi kriterianya hingga saat ini belum jelas seperti apa.
“Kita masih menunggu tapi kan pembahasan anggran harus terus berjalan dan ada batas aktivasinya, inilah yang masih dikaji. Akan tetapi jika sampai pembahasan anggaran murni 2026 masih belum tuntas. Maka itu tidak masuk pada APBD 2026,” paparnya.
Diakui hingga saat ini pihaknya memberikan informasi bahwa masih melakukan pembahasan kebijakan perubahan anggaran dan prioritas perubahan anggaran sementara tahun 2026.
“Mudah mudahan pembahasan ini bisa masuk sebelum pertengan November. Dimana kebijakan ini menjadi kebijakan positif dan menggembirakan bagi pemerintah pusat sudah bisa terbit sebelum pertengahan bulan tersebut agar bisa masuk dalam APBD kita,” tandasnya.***
