Jabargo, — Pasukan Adat Tomanurung menyambut kehadiran Kapolda Sulawesi Selatan yang baru, Irjen Pol Awal, sekaligus mendorong penguatan penegakan hukum terhadap sejumlah persoalan yang dinilai masih meresahkan masyarakat, khususnya aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) dan dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Ketua Pasukan Adat Tomanurung sekaligus Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pasukan Adat Tomanurung, Ryan Latif Lakasing, menyampaikan ucapan selamat atas pergantian kepemimpinan di lingkungan Polda Sulsel. Ia berharap momentum tersebut menjadi titik penguatan sinergi antara kepolisian, masyarakat, dan elemen masyarakat adat dalam menjaga keamanan sekaligus memperkuat penegakan hukum di Sulawesi Selatan.
Ucapan tersebut disampaikan melalui pesan resmi bertajuk “Salam Komando, Selamat dan Sukses Kapolda Sulawesi Selatan 2026”. Dalam pesan itu, Pasukan Adat Tomanurung juga menegaskan komitmennya untuk membangun komunikasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum demi terciptanya situasi yang aman serta berkeadilan.
Ryan mengatakan, masih terdapat sejumlah persoalan hukum dan lingkungan di Sulawesi Selatan yang membutuhkan perhatian serius dan penanganan yang konsisten.
“Terlalu banyak persoalan di Sulawesi Selatan yang belum terselesaikan. Kami berharap kepolisian di bawah kepemimpinan Irjen Pol Awal dapat semakin dekat dengan masyarakat, menjadi pengayom sejati, serta menjadi perisai pelindung bagi rakyat kecil dan masyarakat adat,” ujar Ryan.
Selain menyampaikan ucapan selamat, LBH dan Pasukan Adat Tomanurung secara khusus menyoroti persoalan pertambangan tanpa izin (PETI) serta dugaan penyalahgunaan dalam distribusi BBM bersubsidi yang menurut mereka perlu mendapat perhatian jajaran kepolisian.
Menurut Ryan, apabila aktivitas tersebut terbukti melanggar ketentuan hukum, penanganan secara tegas dan transparan diperlukan karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh persoalan lingkungan dan kepentingan ekonomi masyarakat.
“Kami berharap persoalan tambang ilegal dan dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi dapat menjadi perhatian serius. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, profesional, dan tidak pandang bulu,” katanya.
Ia menambahkan, masyarakat adat dan masyarakat di tingkat akar rumput perlu mendapatkan ruang yang cukup untuk menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait persoalan hukum yang mereka hadapi.
Pasukan Adat Tomanurung berharap kepemimpinan baru di Polda Sulsel dapat memperkuat pendekatan yang mengedepankan perlindungan masyarakat, penegakan hukum, serta komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.
RYan juga menyatakan pihaknya siap membangun komunikasi dan sinergi dengan kepolisian, khususnya dalam menyampaikan aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan persoalan hukum maupun kepentingan masyarakat adat.
“Kami berharap kepemimpinan Kapolda Sulsel yang baru dapat menjalankan amanah dengan konsisten, berani, dan berkeadilan. Kami juga siap bersinergi sepanjang tujuannya adalah memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi masyarakat,” tutup Ryan.(*)
