Jabargo, — Pengusaha muda asal Makassar, Ryan Latief, meminta pemerintah memastikan instrumen investasi yang diterbitkan Danantara tidak menjadi celah untuk mengamankan aset yang berasal dari tindak pidana. Sorotan tersebut muncul menyusul ketentuan Pasal 50A dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mengatur penerbitan surat utang khusus berupa Patriot Bond dan Merah Putih Bond.
Ryan menilai, ketentuan mengenai perlindungan terhadap investor perlu dikawal secara ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi dan pencucian uang.
“Jangan sampai Danantara justru menjadi safe haven bagi uang haram. Kita tentu mendukung investasi dan penguatan ekonomi nasional, tetapi asal-usul dana tetap harus bisa dipertanggungjawabkan,” kata Ryan Latief dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 29 Agustus 2026.
Menurutnya, perlindungan hukum terhadap investor merupakan hal yang penting untuk menciptakan kepastian dan menarik modal. Namun, perlindungan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kekebalan terhadap sumber kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana.
“Yang harus dilindungi adalah investasi yang legal, bukan uang hasil kejahatan. Ini batas yang menurut saya harus benar-benar diperjelas,” ujarnya.
Ryan menyoroti ketentuan Pasal 50A yang memberikan perlindungan terhadap pembelian surat utang khusus dari penuntutan pidana umum maupun pidana khusus, termasuk perpajakan, serta gugatan perdata.
Selain itu, ketentuan tersebut juga menyebut data dan informasi tertentu terkait kegiatan pembelian surat utang khusus tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun alat bukti hukum di pengadilan. Bagunya, norma tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan serius apabila dikaitkan dengan upaya negara menelusuri aset hasil kejahatan.
Jangan Benturkan Investasi dengan Pemberantasan Korupsi
Ryan juga menegaskan dirinya tidak mempersoalkan keberadaan Danantara maupun instrumen pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung pembangunan nasional.
Menurutnya, Indonesia memang membutuhkan terobosan pembiayaan dan investasi untuk menggerakkan perekonomian. Namun, inovasi tersebut harus tetap berada dalam koridor transparansi dan supremasi hukum.
Kita jangan mempertentangkan investasi dengan pemberantasan korupsi. Keduanya harus berjalan bersama. Investasi harus tumbuh, tetapi negara juga harus punya kemampuan untuk mengejar uang hasil kejahatan,” ujar Ryan.
Ia menilai persoalan tersebut menjadi semakin penting di tengah dorongan untuk memperkuat kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana.
“Kalau semangatnya adalah follow the money, maka jangan sampai uang itu berhenti di sebuah instrumen investasi lalu kita tidak bisa lagi melihat bagaimana asal-usulnya,” tegasnya.
Potensi Ketimpangan di Hadapan Hukum
Ryan juga mengingatkan adanya risiko persepsi ketidakadilan apabila aturan perlindungan investasi tidak disertai mekanisme pengawasan yang kuat. Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan jaminan bahwa hukum berlaku sama terhadap seluruh kelompok, baik masyarakat biasa maupun pemilik modal besar.
“Jangan sampai masyarakat kecil diminta menjelaskan asal-usul hartanya, sementara pemilik modal besar justru mendapatkan ruang perlindungan yang terlalu luas. Kalau itu terjadi, kepercayaan publik terhadap hukum bisa terganggu,” katanya.
Karena itu, Ryan mendorong pemerintah dan DPR memperjelas batas antara perlindungan transaksi investasi dan perlindungan terhadap asal-usul kekayaan.
Ia juga meminta lembaga penegak hukum dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan transaksi keuangan tetap diberikan ruang untuk melakukan penelusuran apabila terdapat indikasi tindak pidana.
Danantara Harus Menjadi Instrumen Ekonomi, Bukan Tempat Berlindung
Ryan berharap Danantara benar-benar menjadi instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan investasi, dan membiayai proyek-proyek produktif.
Namun, ia menekankan reputasi Danantara juga akan sangat bergantung pada seberapa kuat sistem transparansi dan pengawasan yang diterapkan.
“Danantara harus menjadi simbol kekuatan ekonomi Indonesia, bukan tempat berlindung bagi kekayaan yang sumbernya tidak jelas. Jangan sampai ada persepsi seperti itu,” ujarnya.
Ryan meminta pemerintah memberikan penjelasan yang terbuka mengenai mekanisme due diligence, penelusuran sumber dana, serta koordinasi dengan lembaga penegak hukum dalam pelaksanaan Patriot Bond maupun Merah Putih Bond.
“Kalau semuanya transparan dan uang yang masuk benar-benar uang yang sah, tentu tidak ada masalah. Justru itu yang harus kita pastikan. Jangan sampai celah hukumnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin menyelamatkan uang hasil kejahatan,” pungkas Ryan Latief.(*)
