Jabargo, – Penanggung jawab amanah SKR 101, Ryan Latief, mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati menggunakan dana di Bank Indonesia (BI) senilai lebih dari Rp2 ribu triliun. Bagi Ryan, tanpa kehati-hatian, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan bisa dibawa ke mahkamah internasional.
“Saya ingin kembali mengingatkan pemerintah agar jangan lalai menggunakan dana yang tersedia di BI yang nilainya sekitar 2,3 ribu triliun, termasuk yang telah disalurkan senilai Rp 200 T. karena setiap dana yang berada di BI itu memiliki “history found”,” kata Ryan dalam keterangan tertulisnya, Senin, 29 September 2025.
Ia menjelaskan, dana yang memiliki “history found”, menjadi penanda jika dana tersebut memiliki owner atau pemilik. Sehingga jika pemilik diabaikan dan tetap memaksakan menggunakan dana tersebut maka yang paling bertanggung jawab adalah presiden Prabowo Subianto.
”Saya kembali mengingatkan kepada pemerintah supaya hati-hati jangan sampai ini menjadi bom waktu buat kepala negara karena dana tersebut memiliki history found memiliki owner, yakni pemilik SKR 101. Hal ini diyakini tercatat di dokumen rahasia Negara di BAIS, dan masih Aktif memperbaharui dokumen ke World Bank,” tambahnya.
lebih jauh Ryan mengaku siap memfasilitasi pemerintah dengan owner SKR 101 jika ingin menggunakan dana tersebuyt secara legal. Terkait dengan itu, Ryan membeberkan telah menyampaikan surat ke istana negara Menteri Keuangan. “Saya sudah menyampaikan itu melalaui surat elektronik tertanggal 2 september 2025 lalu dan semoga mereka paham,” ujar tokoh pemuda dari Luwu ini.
Ia juga menegasksan, masalah dana tersebut bukan sesuatu halusinasi. Ia bahkan meyakinkan, jika anggaran tersebut bsia dipertanggungjawabkan secara hukum nasional maupun internasional. “Kita harus menyadari bahwa Indonesia adalah salah satu negara pemegang aset terbesar di UBS dan World Bank, Indonesia adalah negara terkaya yang harus mendapatkan deviden dari Bank Dunia,” papar Ryan.
Bagi Ryan, BI adalah perpanjangan tangan dari World Bank sehingga harus independen dan tidak berada di bawah naungan Menteri Keuangan. “BI itu independen karena dia perpanjangan tangan dari World bank di setiap Negara dunia,” tutupnya.(*)
