JabarGo.com/Bandung – Edi Rusyandi, S.Pd.I Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Jabar yang juga anggota Komisi II menyebutkan Perda RPPLH monumental dalam menjaga Lingkungan Hidup.
Sebagai Payung hukum Perda RPPLH harus dipatuhi serta dijalankan oleh Pemerintah Perovisi Jabar dan Kabupaten/kota se-Jabar.
Disamping koordinasi dan konsultasi antara intansi terkait termasuk didalamnya Kementerian LHK RI, yang tentunya diperlukan masukan dan informasi dari seluruh daerah.
Hal ini jelas guna manambah wawasan dan reperensi, untuk itu diperlukan komunikasi dan koordinasi antara Pemprov Jabar dengan 27 Kota Kabupaten di Jabar.
Disebutkannya, seluruh elmen menginginkan kelestarian lingkungan hidup agar tetap terjaga dan kebutuhan lahan untuk pembangunan pun dapat terpenuhi.
“Namun kita ingin lahan-lahan tertentu seperti cagar alam, ruang terbuka hijau dan seterusnya tidak terjadi pergeseran,” kata Edi Rusyandi kepada Jabar.Go.com belum lama ini.
Menjaga dan melestarian lingkungan hidup serta mengatasi lahan kritis tidak semudah membalikan telapak tangan.
Ini menjadi tanggungjawab bersama. Sebab, tambah Edi Rusyandi, selama terjadi pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan lahan untuk pembangunan, maka ada pergeseran peruntukan lahan.
Proyek Strategis Nasional (PSN), lanjutnya lagi, banyak dibangun di wilayah Jabar tentunya sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan ruang terbuka hijau yang semakin sempit.
Sejumlah PSN di Jabar seperti kereta api cepat, jalan tol yang melintas diwilayah ruang terbuka hijau dan cagar alam telah menggeser.
“Di sini harus ada sikronisasi terkait regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota,” ucapnya.(*)
