Jabargo.com, Bandung – Data dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Subang mencatat ratusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke luar negeri. Data tersebut terungkap sejak tahun 2021.
Kondisi tersebut mendapat tanggapan dari Anggota DPRD Jawa Barat dari Partai Golkar, Reynaldi Putra Andita. Ia meminta agar pemerintah turun tangan dalam menangani kasus TPPO.
“Kasus tersebut ada di depan mata kita. Saya berharap kita bisa melihat secara cermat. Jangan pada saat mereka berkasus atau mereka sudah jadi korban baru ada tindakan,” kata Reynaldi Putra Andita dalam keterangan tertulisnya, Senin, 26 Juni 2023.
Ia juga mengharapkan Disnakertras Subang untuk mengantisipasi kasus tersebut agar tidak ada warga Subang yang kembali menjadi korban di luar negeri. Selain itu, ia juga meminta kepolisian untuk menindak tegas para penyalur PMI yang ilegal.
“Dengan adanya kasus setiap tahun, menjadi bukti bahwa banyak penyalur PMI yang ilegal alias tidak sah. Olehnya itu, kami meminta kepolisian untuk menindak tegas para penyalur tersebut. Jangan hanya mau ambil untung tapi mengorbankan jiwa,” ujar anggota Komisi I DPRD Jabar tersebut.
Sementara itu, pihak Kadisnakertrans Subang mengatakan, pihaknya mengetahui adanya kasus dari TPPO tersebut mayoritas diketahui Pemerintah saat sedang bermasalah. Menurutnya, pihak Disnakertrans sudah menangani kasus dari pemulangan dari kasus kematian PMI, tidak menerima gaji, hingga telantar di luar negeri.
Dsnakertrans Subang mengaku kasus yang ditangani adala PMI ilegal. Sehingga mengadu ketika mereka minta dipulangkan. Lebih jauh Disnakertrans Subang mengaku kesulitan menangani agen atau sponsor PMI ilegal yang marak terjadi di Subang. Pasalnya, para agen atau sponsor tersebut bekerja secara sembunyi-sembunyi dan juga adanya dorongan ekonomi yang membuat dari calon PMI ilegal mudah terbujuk.
Untuk mengantisipasi akan hal tersebut, masyarkat yang bekerja ke luar negeri mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang cepat, pihak Pemkab Subang melalui Disnakertrans mengimbau agar para calon PMI untuk mengurus administrasinya ke kantor layanan terpadu satu atap (LPSA).(*)
